Tujuh Proyek Dinas PUPR Sidoarjo Molor

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 02 Jan 2018 16:08 WIB
infrastruktur
Tujuh Proyek Dinas PUPR Sidoarjo Molor
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Kepala Dinas PU PR Sidoarjo, Sigit Setyawan saat sidak lokasi pengerjaan saluran di Jalan Jaksa Agung Suprapto Sidoarjo, Selasa, 2 Januari 2018. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi

Sidoarjo: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo mencatat ada tujuh proyek pengerjaan jalan di tahun 2017 molor dari jadwal. Hal itu terungkap setelah inspeksi mendadaka ke lokasi proyek di wilayah kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo Sigit Setyawan mengakui keterlambatan sejumlah priyek ini. Di antaranya proyek jalan beton, pengerjaan saluran, dan pelebaran jalan. Pemkab Sidoarjo memberi kesempatan ke kontraktor hingga 50 hari ke depan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Kontraktor didenda karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

"Kami beri batasan waktu hingga 50 hari masa kerja untuk menuntaskan pengerjaan itu. Tapi, dengan catatan akan dikenakan denda per harinya," katanya usai sidak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa, 2 Januari 2018.

Kontraktor akan dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak. Salah satu contoh pengerjaan pengerjaan yang belum terselesaikan di antaranya, proyek peningkatan jalan, saluran dan trotoar yang ada di jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Kota Sidoarjo. Pengerjaan saluran milik PT. Prima Jaya Baru itu dikerjakan sejak Oktober lalu dengan nilai kontrak mencapai Rp3,99 miliar.

Sementara Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengungkapkan perbaikan jalan dan saluran disebabkan banjir kerap terjadi pada musim hujan. Pemerintah membenahi sejumlah infrastruktur agar banjir tidak lagi terjadi.

"Perlu ditinggikan dan dibenahi. Memang (keterlambatan) kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi ini (secara spesifikasi) sudah sesuai. Kalau dulu tidak sama," kata Saiful Ilah.

Lambatnya pengerjaan banyak menuai keluhan. Meski begitu, Pemkab Sidoarjo tetap berpedoman aturan penyelesaian proyek sehingga fasilitas umum yang sebelumnya terganggu bisa digunakan masyarakat banyak.

"Memang susah. ketika banjir dimarahi, tapi setelah diperbaiki dan terlalu lama dimarahi juga. Tapi enggak apa-apa. Yang penting bisa dilanjutkan (tidak mandek). Apalagi dalam perjanjiannya bisa diperpanjang," tandasnya.  

 


(SUR)