Kuasa Hukum Dahlan Keluarkan 3 Peluru Gugurkan Status Tersangka

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 23 Nov 2016 14:39 WIB
dahlan iskan
Kuasa Hukum Dahlan Keluarkan 3 Peluru Gugurkan Status Tersangka
Suasana sidang praperadilan kasus hukum Dahlan Iskan, di PN Surabaya, Rabu 23 November 2016. Foto: Metrotvnews.com/Rosyid

Metrotvnews.com, Surabaya: Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) dianggap asal-asalan oleh kuasa hukum tersangka Dahlan Iskan. Hal itu diungkapkan saat sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu 23 November 2016.

Pieter Talaway, kuasa hukum Dahlan Iskan, mengatakan, dalam proses penyidikan Dahlan Iskan, banyak prosedur yang dilanggar penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mulai dari penetapan hingga penahanan.

"Keterangan ahli, baik dari pemohon dan termohon, membenarkan bahwa cara-cara prosedural penyidikan tersebut tidak sah," katanya usai menyerahkan simpulan ke Majelis Hakim sidang Praperadilan di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Arjuno, Rabu (23/11/2016).

Pieter menyatakan implikasi dari penyidikkan yang banyak melanggar KUHAP ini harusnya menggugurkan penetapan tersangka atas Dahlan Iskan.

Baca: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan: Saya Sedang Diincar Penguasa

Dia membeberkan tiga pasal yang dilanggar penyidik. Pertama, Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di pasal itu, prosedur pengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) harus disertai dengan dua alat bukti yang sah.

"Tersangka ditetapkan pada 27 Oktober 2016. Sementara hasil audit dari BPKP baru keluar November 2016. Artinya, saat penetapan tersangka belum ada kerugian negara," kata dia.

Kemudian, Pieter juga menganggap penyidik Kejati melanggar Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di pasal itu, penyidik harus memberitahukan adanya penyidikan melalui surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Namun, langkah ini tidak dilakukan.

Baca: Alasan Kejati Jatim Tetapkan Dahlan Iskan Tersangka

Tak hanya itu, penyidik juga dianggap melanggar Pasal 112 ayat 1 KUHP. Pemohon tidak pernah dipanggil sebagai tersangka dalam penyidikkan. Menurutnya, proses pemanggilan ini penting karena tersangka bisa mempersiapkan diri. 

"Termasuk berkonsultasi dengan pengacara hingga memanggil saksi ahli saat proses penyidikan," ujar dia.

Sidang gugatan Praperadilan Dahlan Iskan akan dilanjutkan Kamis 24 November. Hari ini adalah penyerahan simpulan yang dilakukan pemohon dan termohon kepada Hakim Praperadilan Ferdinandus.

Dahlan dituding sebagai otak di balik penjualan 33 aset milik PT PWU saat menjabat sebagai direktur utama BUMD Jatim itu pada 1999-2009. Sebelumnya, Kejati Jatim sudah menetapkan tersangka Wisnu Wardhana, mantan Manajer Aset PT PWU, atas kasus yang sama.

 


(UWA)