Mantan Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun Bui

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 26 Jun 2018 18:21 WIB
kasus korupsi
Mantan Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun Bui
Mantan Ketua DPRD kota Malang, M. Arief Wicaksono mendengarkan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa 26 Juni 2018

Sidoarjo: Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono divonis lima tahun penjara dan denda senilai Rp200 juta oleh oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa, 26 Juni 2018. Ia terbukti menerima suap atas kasus suap APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar harus diganti dengan hukuman selama dua bulan," ujar majelis hakim Unggul Warsito dalam amar putusannya, Selasa, 26 Juni 2018. 

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa Arief. Yakni pencabutan hak dipilih selama dua tahun. 

"Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya," lanjut Unggul. 

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Arief Wicaksono terbilang lebih rendah dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK meminta hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama tujuh tahun, denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun.

Mendengar putusan hakim, Jaksa Penuntut Umum dari KPK maupun terdakwa dan kuasa hukumnya kompak menyatakan pikir-pikir saat ditanya hakim. Mereka memilih memanfaatkan waktu tujuh hari untuk memutuskan menerima atau banding atas putusan ini.

Kendati demikian, Jaksa KPK, Krisna Anto Wibowo yang ditemui usai sidang, menyatakan putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 

"Dakwaan primer terbukti, dan kami rasa putusan itu sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat," jawab jaksa Krisna.

Menurut Krisna, dalam putusannya majelis hakim juga sudah mempertimbangkan berbagai hal, utamanya fakta-fakta dalam persidangan. Termasuk pertimbangan meringankan berdasar permohonan terdakwa, serta pertimbangan memberatkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa, semua dirasa telah dipertimbangkan oleh hakim.

"Terkait permohonan sebagai justice collaborator yang tidak dikabulkan, saya rasa juga benar. Dalam hal ini terdakwa merupakan pelaku utama, yang dalam ketentuan memang tidak bisa menjadi justice collaborator," tandasnya.

Mantan Ketua DPRD kota Malang, M Arief Wicaksono terbelit kasus korupsi. Ia mulai ditahan oleh KPK sejak November 2017. Arief terjerat kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang TA 2015 dan kasus dugaan suap terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015. Dalam kasus tersebut, Arief diduga menerima uang ratusan juta rupiah.

Arief diduga menerima suap senilai Rp700 juta dari Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan (PUPPB) Kota Malang Jarot  Edy Sulistiyo untuk melancarkan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015. Dan beberapa waktu lalu, Jarot  Edy Sulistiyo sudah divonis hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. 



(ALB)