Anggota DPRD Malang Kritik Zonasi PPDB SMP

Daviq Umar Al Faruq    •    Sabtu, 14 Jul 2018 10:39 WIB
pendidikan
Anggota DPRD Malang Kritik Zonasi PPDB SMP
Orang tua calon siswa sedang membaca informasi pendafataran peserta didik baru (PPDB) Online SMA/SMK, Kamis, 21 Juni 2018. Medcom.id/Farhan Dwitama

Malang: DPRD Kota Malang menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait mekanisme pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMP di Kota Malang. Terutama pendaftaran di jalur kewilayahan atau zonasi.

Anggota DPRD Kota Malang, Afdhal Fauza mengaku menerima keluhan dari beberapa orang tua calon siswa yang mendaftar melalui jalur wilayah PPDB di beberapa sekolah. Yakni di SMPN 6, 18 dan 20 Kota Malang.

"Ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RT dan satu kelurahan dengan sekolah tetapi tidak diterima. Tapi siswa dari kelurahan dan kecamatan lain malah diterima," katanya, Sabtu 14 Juli 2018.

Bahkan, lanjutnya, calon siswa tersebut malah diarahkan untuk mendaftar di sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Dia menilai, mekanisme sistem zonasi ini masih membingungkan masyarakat.

"Calon siswa dari kelurahan dan kecamatan lain dengan sekolah malah diterima. Banyak pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait ini. Terus sebenarnya untuk siapa kursi ini," bebernya.

Politisi Partai Hanura itu menyampaikan seharusnya sekolah lebih transparan dan terbuka dalam pelaksanaan PPDB jalur wilayah. Hal itu agar tidak menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat.

"Seharusnya sekolah mengumumkan secara terbuka alamat-alamat siswa yang diterima melalui jalur kewilayahan ini. Jadi masyarakat tidak gelisah," ungkapnya.

Berbagai keluhan dari masyarakat ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk PPDB tahun depan. Keluhan tersebut juga bakal diteruskan kepada Komisi D agar terdapat klarifikasi dari Dinas Pendidikan.

Kuota PPDB Kota Malang 2018 terbagu menjadi tiga. Yakni 60 persen untuk jalur kewilayahan, 35 persen jalur reguler dan 5 persen jalur umum untuk calon siswa dari luar Kota Malang.

Khusus jalur kewilayahan dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, 30 persen untuk siswa dari keluarga miskin yang berdomisili 500 meter dari sekolah dan 30 persen untuk warga mampu berdomisili 200 meter dari sekolah.


(SUR)