Besok, Buruh Bawa 11 Tuntutan ke Gubernur Jatim

Syaikhul Hadi    •    Senin, 30 Apr 2018 19:14 WIB
may day
Besok, Buruh Bawa 11 Tuntutan ke Gubernur Jatim
Aksi buruh di peringatan May Day 2017 di Surabaya, Medcom.id - Amal

Sidoarjo: Kalangan Buruh yang mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur berencana melakukan aksi peringatan Buruh Sedunia (May Day) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa 1 Mei 2018. Mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan ke Gubernur Jatim Soekarwo.

Penanggungjawab aksi, Agus Supriyanto, mengatakan peserta aksi berdatangan dari beberapa daerah di Jatim. Yaitu Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidorjo.

"Untuk KSPI saja, Kurang lebih 30 ribuan dari berbagai daerah di Jawa Timur akan melakukan aksi damai besok," ujar Agus saat dikonfirmasi, Senin, 30 April 2018. 

Sejak pukul 06.00 WIB, mereka akan datang dari berbagai daerah untuk melakukan aksi yang terpusat di Surabaya. Titik kumpul massa di depan Royal Plaza dan Kebun Binatang Surabaya.

"Untuk massa dari Sidoarjo, titik berkumpulnya di kawasan Brebek, Kecamatan Waru, lalu bersama-sama menuju Surabaya," kata Agus.

Dalam peringatan May Day kali ini, para buruh membawa sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. 

Tuntutan Nasional 
1. Tolak upah murah dengan mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan 
2. Turunkan harga beras, tarif daftar listrik, bantuan pangan dan energi. 
3. Tolak tenaga kerja asing dan cabut Perpres RI Nomor 20 tahun 2018. 

Tuntutan Lokal
1. Revisi Pergub Nomor 75/2017 tentang UMK dan hapus disparitas 
2.tetapkan UMSK Kabupaten Mojokerto dan Gresik. 
3. Keluarkan surat edaran untuk bupati/walikota diluar ring 1 propinsi Jatim untuk merekomendasikan UMSK. 
4. Jalankan perda Nomor 8 Tahun 2016.
5. Mendesak Gubernur menertibkan PKWT dan Outshorching diseluruh Jawa Timur. 
6. Mendesak gubernur segera membuat Pergub untuk menjamin pekerja yang ter-PHKagar tetap mendapat layanan BPJS. 
7. Gubernur Jatim segera membentuk BPRS di Jawa Timur dengan mengakomodir perwakilan dari serikat/buruh. 
8. Gubernur segera membuat Juknis dan tatacara penanganan dan pelaporan atas pelanggaran ketenagakerjaan. 
 


(RRN)