Bangunan Dekat dengan Tempat Sampah di Sidoarjo Dibongkar

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 27 Sep 2016 14:39 WIB
penertiban
Bangunan Dekat dengan Tempat Sampah di Sidoarjo Dibongkar
Sebuah alat berat membongkar bangunan di lahan milik Dinas PU Pengairan Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Beberapa bangunan di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, dibongkar. Bangunan tersebut berdekatan dengan tempat penampungan sampah dan sungai.

Beberapa petugas Satpol PP mendatangi bangunan yang dianggap liar dan tak mengantongi izin itu. Petugas merobohkan bangunan karena menyalahi aturan.

"Pembongkaran dilakukan sesuai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan. Kami hanya menjalankan tugas," kata Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan Satpol PP Sidoarjo, Anas.

Lahan di Jalan Lingkar Timur itu merupakan milik Dinas PU Pengairan. Seharusnya, pembongkaran dilakukan pada 19 April lalu. 

"Tapi kami mengedepankan pendekatan persiasif. Jadi baru kami laksanakan," lanjut Anas.

Sukirno, warga setempat, tak merelakan pembongkaran. Ia mengakui lahan itu milik Pemkab Sidoarjo. Namun ia mengaku pembongkaran membuatnya rugi.


(Warga di lokasi pembongkaran lahan di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo)

"Bagaimana dengan uang yang saya pakai untuk bangun ini. Saya akan minta pertanggungjawaban," ujar Sukirno. 

Ia mengaku membeli lahan dari seseorang bernama Sapawi, warga Kecamatan Kota Sidoarjo. Ia membeli lahan itu dengan harga Rp27 juta pada 2003.

"Lahan ini kan dikapling sejak 2001. Nah, saya belinya ke pemilik pertama senilai Rp27 juta. Setelah saya beli, saya pikir tidak ada masalah. Tak tahunya lahan ini mau dipakai negara," keluhnya. 

Sejak dibeli, lahan itu belum difungsikan. Lima bulan lalu, Sukirno membangun tempat berjualan di lahan tersebut.

Sukirno mengaku membeli dua kapling. Setiap tahun, ia harus membayar retribusi sebesar Rp98 ribu.

"Bayarnya ke Dinas Pengairan. Terakhir, tahun 2006, kami sudah tak bayar retribusi lagi," lanjutnya.

Sukirno mengaku menghabiskan dana lebih Rp30 juta untuk lahan dan bangunan di area tersebut. Lantaran itu ia berharap pemerintah dapat memberikan ganti rugi.


(RRN)