44.545 Jiwa di Kota Malang Belum Punya KTP-el

Bagus Suryo    •    Senin, 15 Oct 2018 18:11 WIB
pelayanan e-ktp
44.545 Jiwa di Kota Malang Belum Punya KTP-el
ilustrasi. Antara

Malang: Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mengebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi 44.545 jiwa di wilayahnya. Perekaman dilakukan dalam kurun tiga bulan ke depan.

"Warga yang belum merekam untuk segera mengurus. Kita berikan kesempatan perekaman mulai awal Oktober sampai dengan awal Desember 2018," kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada Senin, 15 Oktober 2018. 

Sutiaji mengimbau kepada warga agar waktu selama tiga bulan dimanfaatkan dengan baik. Sebab berdasarkan pantauan langsung di lapangan tingkat kehadiran warga dalam jadwal perekaman di kelurahan-kelurahan dinilai belum optimal. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Lama hanya 83 yang melakukan perekaman dari sekitar 3.769 jiwa di wilayah itu.

Menurutnya, perekaman KTP sangat penting agar hak-hak kependudukan maupun administratif berkaitan dengan data kependudukan tidak terganggu. Apalagi sekarang ada agenda besar nasional, yakni Pileg dan Pilpres.

Guna percepatan perekaman, Pemkot mengeluarkan surat edaran perihal perekaman elektronik. Surat bernomor470/3020/35.73.308/2018 menekankan kepada aparatur sipil negara beserta keluarga untuk secara aktif melakukan perekaman KTP elektronik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Malang Eny Hari Sutiarni menyatakan ada tiga lokasi bagi warga untuk melakukan perekaman merekam KTP-el yaitu, kantor kelurahan domisili warga, lalu di kelurahan terdekat dengan tempat tinggal, juga bisa langsung di kantor Dispendukcapil. Kemudahan lainnya bisa melalui pelayanan mobil keliling.

Eny menjelaskan layanan perekaman sudah dilakukan secepat mungkin Tapi, adanaya perubahan data warga yang sudah meninggal, pindah ke luar kota atau yang bersangkutan di luar kota, membuat proses perekaman menjadi lambat.

"Oleh karenanya, awal Oktober ini kita telah mengirimkan form ke kelurahan-kelurahah untuk dialirkan ke RT/RW agar dapat terverifikasi dan terdata kembali," ujarnya.


(ALB)