Warga Pulau Kangean Rela Antre Menimba Air Kotor

Rahmatullah    •    Selasa, 29 Aug 2017 18:07 WIB
kemarau dan kekeringan
Warga Pulau Kangean Rela Antre Menimba Air Kotor
Petugas BPBD Sumenep ketika mendrop air bersih ke wilayah kekeringan – MTVN/ Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Bencana kekeringan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meresahkan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Air Jambu, Kecamatan Arjasa, Pulauan Kangean, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
 
Ahmad Rahman, warga setempat menuturkan, setiap musim kemarau tiba, bisa dipastikan wilayahnya kesulitan air bersih. Warga Dusun Campor tersebut mengatakan, sumur milik warga mengering.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air, dirinya dan warga lain harus menempuh jarak 500 meter ke sumur tua di wilayah tersebut. Sumur tersebut hanya digunakan ketika kemarau. Itu pun air sumur itu sangat kotor lantaran tidak dirawat.
 
“Airnya kotor dan sedikit. Berlumut juga. Tapi kami harus antre untuk menimba air itu,” terang Rahman, Selasa 29 Agustus 2017.
 
Rahman bilang, untuk menggunakannya, air kotor itu harus disaring terlebih dahulu menggunakan kerudung. Baru setelah itu digunakan untuk memasak, minum dan mencuci pakaian.
 
Bagi warga yang mampu, kata Rahman, bisa membeli air yang dijajakan warga lain menggunakan pikap. Per tangki yang berisi 400 liter air dihargai Rp150 ribu. Satu tangki dipakai selama 3 hari. Jika persediaan air sudah habis, mau tidak mau harus beli lagi.
 
Rahman berharap pemerintah membangun sumur bor di wilayahnya. Jika dibangun sumur bor, dia yakin warga tidak akan kesulitan memperoleh air ketika memasuki musim kemarau.
 
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Abd. Rahman Riadi, mengaku tidak bisa melakukan drop air ke wilayah kepulauan karena terkendala armada. Sebab itu, dia menyarankan warga kepulaun mengajukan pembuatan sumur bor atau pembangunan embung ke instansi teknis.
 
“Kalau embung silakan ke dinas sumber daya air. Kalau sumur bor ke dinas cipta karya. Kita hanya di wilayah penanganan bencananya,” jelas mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep itu.
(ALB)