Kasus Impor Garam, PT Garam akan Beri Bantuan Hukum

Amaluddin    •    Selasa, 13 Jun 2017 01:00 WIB
garam
Kasus Impor Garam, PT Garam akan Beri Bantuan Hukum
Petugas menunjukkan garam milik PT Garam (persero) yang disegel di dalam gudang oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri. (ANT/Zabur Karuru)

Metrotvnews.com, Surabaya: PT Garam (Persero) akan memberikan bantuan hukum kepada Dirut PT Garam (Persero), Achmad Budiono, setelah ditangkap oleh Basreskrim Polri. Orang nomor satu di PT Garam itu diciduk terkait dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebesar 75.000 ton garam.

"Untuk bantuan hukum pasti kami upayakan," ujar Direktur Pemasaran PT Garam, Ali Mahdi, dikonfirmasi, Senin, 12 Juni 2017.

Ali menyatakan PT Garam akan kooperatif terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaannya. Ia mengaku akan menyampaikan semua terkait masalah tersebut. Menurut Ali, pihaknya telah berupaya menjalankan penugasan impor garam konsumsi sesuai prosedur. Proses tender (lelang) dilakukan dengan total delapan peserta perusahaan dari India dan Australia.

"Penawaran harga dibuka kepada berbagai eksportir supplier," katanya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya membandingkan tiap harga yang diajukan serta menelisik kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi. Dari total kuota impor 75 ribu ton, kata Ali, pemenangnya adalah Dampier Salt, sementara Australia Selatan sebesar 55 ribu ton dan dari Kandla Agro, India, sebesar 20 ribu ton.

Ali menyebutkan, PT Garam mensyaratkan kualitas garam dengan kadar NaCl minimum 94 persen sesuai Peraturan Menteri Perindustrian. Namun, rata-rata spesifikasi garam yang disodorkan penyuplai India dan Australia, memiliki kadar NaCl di atas 97 persen.

"Sebenanya dulu enggak ada batasan maksimal. Di SNI juga masih seperti itu. Makanya kami mengajukan perubahan izin impor dari konsumsi menjadi industri agar penugasan berjalan mulus," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah polisi menangkap Achmad Boediono di kediamannya di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam lalu. Penangkapan dilakukan setelah PT Garam mendapat tugas mengimpor garam konsumsi hingga 226 ribu ton pada awal tahun 2017. Achmad diduga mengubah izin impor tersebut menjadi impor garam industri.

Kepolisian menuding Achmad berniat menjual garam industri yang dikemas dalam bungkus garam konsumsi Rp1.200 per kilogram. Padahal harga impornya Rp400 per kilogram. Keuntungan menjadi besar karena impor garam industri mendapat pembebasan bea masuk. Sedangkan garam industri dikenai bea masuk 10 persen.

Atas dugaan kasus itu, Achmad terjerat kasus dugaan penyalahgunaan izin impor garam konsumsi. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 125/M-DAG/PER/12/2015, impor garam konsumsi ditugaskan kepada BUMN di industri garam tersebut. Pemerintah memberikan rekomendasi impor sebanyak 75.000 ton dari rencana awal sebanyak 226.124 ton.


(LDS)