2,2 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP

Amaluddin    •    Jumat, 26 Aug 2016 22:01 WIB
e-ktp
2,2 Juta Warga Jatim Belum Rekam e-KTP
Ilustrasi -- Foto: Antara/Irwansyah Putra

Metrotvnews.com, Surabaya: Sebanyak 2,2 juta warga Jawa Timur yang wajib memiliki KTP hingga saat ini belum merekam KTP elektronik (e-KTP). Jumlah itu sama dengan 9 persen dari total 31 juta penduduk Jatim yang wajib memiliki KTP. 

Pemerintah pusat memberi tenggat hingga 30 September untuk menyelesaikannya. "Kami optimistis bisa menyelesaikannya sesuai tenggat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, Sukardo, Jumat (26/8/2016).

Untuk mencapai target itu, Sukardo mengaku telah membagikan seluruh blangko serta peralatan perekaman e-KTP ke kabupaten/kota di Jatim yang selama ini membutuhkan bantuan.

"Jika sebelumnya pengadaan blangko terpusat di Jakarta, saat ini sudah dikirimkan ke kabupaten/kota, sehingga tidak akan ada masalah lagi," kata Sukardo.

Menurut dia, banyaknya jumlah warga Jatim yang belum merekam e-KTP karena beberapa kendala. Seperti meninggal dan banyak warga yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar kota maupun luar negeri. 

"Selain itu, keluarga tak melaporkan ke Dispendukcapil kabupaten/kota," kata dia.

Sukardo meminta warga sadar untuk melapor bilaada anggota keluarga tak berada di wilayah Jatim. Caranya, cukup mendatangi dan membuat laporan di Kantor Disdukcapil kabupaten/kota. 

"Kami juga sudah meminta petugas melakukan aksi jemput bola ke masing-masing kecamatan dan kelurahan," katanya.

Sukardo mengimbau warga segera merekam e-KTP. Jika tidak, mereka akan kesulitan mengurus surat-surat dan syarat administrasi lainnya. Misalnya, tidak bisa mengurus kredit ke bank, membuat SIM, surat kelahiran, surat kematian, sertifikat tanah dan bangunan, boarding di pesawat, naik kereta api, maupun check in di hotel.

"Semua perlu e-KTP," ujarnya.

Pemerintah akan menonaktifkan data penduduk yang belum merekam e-KTP. Saat ini sudah ada 92 lembaga pemerintah dan swasta yang menggunakan data e-KTP dan NIK untuk mengakses layanan publik. 


(UWA)