Pahit Manis Dana Desa

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Besaran Dana Desa tak sepenuhnya membuat desa merasa senang. Pada penerapannya, Dana Desa tak jarang menimbulkan persoalan.

Nanang, Sekretaris Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, menjelaskan, pada 2016 pemerintah mengucurkan Dana Desa senilai Rp600 juta. Namun, dalam pengelolaannya, desa tak mampu menyerap semua anggaran yang dikucurkan pemerintah. Alasannya, turunnya dana dari pemerintah daerah ke desa terlambat.

Meski begitu, anggaran dana desa tahun ini justru bertambah menjadi Rp800 juta. "Kalau tambah, sebanrnya desa itu senang. Tapi, juga takut dan hati-hati karena penggunaannya harus sesuai peraturan yang berlaku," kata Nanang di Balai Desa Pagerwojo, Kamis 18 Mei 2017.

Menurut Nanag, pihak desa hanya bertugas membantu menyerap dan menyalurkan Dana Desa agar tepat sasaran. Pada program kegiatannya, Dana Desa diperuntukkan tiga aspek, yaitu infrastruktur, pembinaan, dan pemberdayaan.

"Jadi, setelah dana turun, pihak desa langsung mengajak elemen masyarakat bertemu, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD),, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)," terangnya.

Melalui pertemuan itu, barulah ditentukan lokasi mana yang hendak dibangun. Misalkan, pembangunan jalan (pavingisasi), saluran air, atau pengaspalan.

Begitu juga dengan pengelolaan anggaran. Anggaran yang sudah ada, akan dikelola masing-masing pihak. Misal, anggaran pembangunan akan dikelola tim pelaksana kegiatan desa.

"Pemberdayaan dan pembinaanya juga begitu, dikelola oleh PKK. Jadi, bukan desa lagi yang mengelola. Sudah ada tupoksinya masing-masing," jelasnya.

Dana Desa Terlambat, Program Mangkrak
Seperti tahun lalu, pihak desa harus menghentikan program lantaran anggaran yang diturunkan pemerintah terlambat. Biasanya, anggaran Dana Desa turun dua kali, yakni pada April dan Agustus.

"Tahun lalu, anggaran turun di Desember. Sehingga, kami tidak bisa melanjutkan program pembangunan," katanya.

Nanang beralasan, jika anggaran dana desa turun Desember, maka waktu pembangunan maupun perbaikan infrastruktur terkesan mepet. Sehingga, pelaporannya juga akan terganggu.

"Dengan waktu yang sebentar itu, otomatis pengerjaanya tak akan selesai. Dan pastinya, desa juga akan mendapat tinta merah dan harus berurusan dengan BPK," ujarnya.

Tahun ini, anggaran dana desa belum juga turun sampai sekarang. Nang khawatir kejadian tahun lalu terulang lagi.

"Harapan kami, anggaran bisa turun sesuai jadwal. Jangan sampai anggaran turun saat memasuki akhir tahun," tandasnya.


(NIN)