Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Malang Tunggu Keputusan Gubernur

Aditya Mahatva Yodha    •    Selasa, 22 Aug 2017 16:09 WIB
dprd
Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Malang Tunggu Keputusan Gubernur
Ilustrasi kursi DPRD, Ant

Metrotvnews.com, Malang: Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, membuat rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan. Saat ini, DPRD tengah menunggu peraturan gubernur untuk mengesahkan raperda.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko mengatakan Pemerintah Provinsi Jatim masih membahas soal hak keuangan dan administrasi legislatif. Sehingga pemberlakuan besaran baru tunjangan dewan disesuaikan dengan peraturan tersebut.

"Kami tengah menunggu terbitnya peraturan gubernur dan bupati mengenai kenaikan tunjangan," ungkap Hari ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Malang, Selasa 22 Agustus 2017.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menerangkan gaji pokok pimpinan dewan yaitu kurang lebih Rp2 juta per bulan. Pimpinan mendapatkan beberapa tunjangan. Sedangkan anggota dewan menerima gaji pokok kurang lebih Rp1,5 juta perbulan dan tunjangan.

Berikut pemaparannya:
Pimpinan dewan
Gaji pokok Rp2,1 juta
Tunjangan transportasi per kunjungan Rp525 ribu ditambah mobil dinas
Tunjangan komunikasi intensif Rp6,3 juta
Tunjangan keluarga Rp120 ribu
Tunjangan kesehatan R[147 ribu
Tunjangan reses daerah pemilihan Rp5 juta untuk satu kali pertemuan

Anggota dewan
Gaji pokok Rp1,5 juta
Tunjangan transportasi per kunjungan Rp525 ribu ditambah mobil dinas
Tunjangan komunikasi intensif Rp6,3 juta
Tunjangan keluarga Rp120 ribu
Tunjangan kesehatan Rp147 ribu
Tunjangan reses daerah pemilihan Rp5 juta untuk satu kali pertemuan

Hari mengatakan gaji dan tunjangan tersebut didapat legislatif sejak duduk di kursi DPRD Kabupaten Malang pada 2014. Legislatif DPRD Kabupaten Malang terdiri dari 1 Ketua DPRD, 3 Wakil Ketua, dan 46 anggota.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD terbit, DPRD Kabupaten Malang pun mengusulkan beberapa tunjangan. Usulan itu meliputi:
 
Tunjangan rumah - Untuk Ketua DPRD Rp13 juta per bulan
- Untuk Wakil Ketua Rp11 juta per bulan
- Untuk anggota Rp7 juta per bulan
Tunjangan transportasi Naik menjadi Rp8 juta per bulan, tanpa mobil dinas
Tunjangan komunikasi intensif Naik menjadi Rp14 juta per bulan

Hari menegaskan kenaikan besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Malang tak boleh tinggi dari DPRD Jatim. Yang penting, katanya, anggota dewan bekerja untuk rakyat.

"Sedangkan perda dibuat untuk kemaslahatan," pungkasnya.


(RRN)