Soekarwo: Kepala Daerah Watak Korupsi Sulit Diperbaiki

Amaluddin    •    Jumat, 05 Oct 2018 10:28 WIB
Ott Wali Kota Pasuruan Setiyono
Soekarwo: Kepala Daerah Watak Korupsi Sulit Diperbaiki
Soekarwo saat memberikan kuliah umum di UNS Solo, Jumat, 17 November 2017, MTVN - Pythag Kurniati

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo angkat tangan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah kepala daerah di wilayahnya. Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku sudah sudah berulangkali mengingatkan kepada para kepala daerah di wilayahnya agar tidak bermain suap.

"Saya sudah berulangkali mengingatkan kepala daerah. Tapi karena ini menyangkut masalah perilaku atau watak, maka sulit untuk dirubah," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Kamis, 4 Oktober 2018.

Pakde Karwo menegaskan bahwa integritas seseorang itu tidak bisa dilihat dari Informasi Teknologi (IT). Karena itu orang yang punya harta kekayaan melimpah patut diduga, dan dicek sumber kekayaan tersebut. "Jadi sekali lagi ini menyangkut masalah integritas. Kalau pungli, sebenarnya kita bisa hadang dengan penerapatan teknologi. Tapi kalau sudah menjadi watak, maka itu sulit," ujarnya.

Oleh karena itu, Pakde Karwo berharap kepada partai politik (parpol) untuk benar-benar memperhatikan integritas kadernya. Utamanya bagi mereka yang maju sebagai anggota calon legislatif (caleg) dan Bupati/Wali Kota.

"Saya berharap parpol dalam melakukan rekrutmen harus melihat betul data historis calon pejabat atau kader, agar persoalan integritas bisa menjadi pertimbangan penting. Inilah bukti bobot dan bebet itu sangat penting," kata politisi yang juga birokrat itu.

Senada juga disampaikan Wagub Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, yang mengaku terkejut ada kepala daerah di wilayahnya terjaring OTT KPK. Kali ini, KPK menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono. "Saya kaget ketika pagi tadi mendengar ada kepala daerah ditangkap KPK," kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, ada dua sisi peluang korupsi  yakni kesempatan dan niat, yang kedua-duanya sebenarnya bisa ditutup. Sedangkan dari sisi niat, lanjut Gus Ipul, bisa ditutup dengan pakta integritas. 

"Kesempatan pungli sebenarnya bisa ditutup dengan berbagai aturan dan perundang-undangan. Misalnya  dengan pemasangan CCTV dan sistem online. Tapi masalahnya bergantung pada integritas masing-masing pihak, seberapa jauh bisa komitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang," katanya.

Gus Ipul berharap kasus yang menimpa Wali Kota Pasuruan merupakan yang terakhir. Sehingga kedepan tidak ada lagi kepala daerah di Jatim yang terjerat hukum karena OTT pungli dan lainnya.

"Mudah-mudahan ini yang terakhir, setiap ada kasus begini, kita berdoa mudah-mudahan ini yang terakhir," kata pria yang juga Ketua Satgas Saber Pungli Jatim itu.



(ALB)