Perda Sampah Plastik Segera Diterapkan di Malang

Daviq Umar Al Faruq    •    Jumat, 18 Jan 2019 13:12 WIB
sampahLarangan Sampah Plastik
Perda Sampah Plastik Segera Diterapkan di Malang
ilustrasi Medcom.id

Malang: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pengurangan penggunaan plastik. Upaya itu dilakukan sebagai solusi sampah plastik di Kota Malang.

Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan kebijakan ini sebenarnya ingin diterapkan pada 2018 lalu melalui peraturan wali kota (perwali).  Namun pengajuan tersebut ditolak Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

"Kami sudah mengajukan tetapi ditolak. Alasannya, kebijakan ini menyangkut kepentingan orang banyak. Menyangkut masyarat umum dan pengusaha. Jika menggunakan perwali, payung hukumnya tidak kuat. Sehingga perlu perda," katanya.

Seperti diketahui, Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah bakal direvisi. Pasalnya, perda tersebut dinilai sudah tak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi Kota Malang saat ini.

Di dalam perda tersebut terdapat poin yang mengatur tentang penggunaan kantong plastik bagi swalayan atau toko modern. Dengan begitu, setiap swalayan modern harus menyediakan kertas, kardus atau membuat kantong permanen untuk konsumen. 

"Tidak boleh menggunakan kantong plastik ketika melayani pembeli," terangnya.

Sementara ini larangan penggunaan kantong plastik memang hanya diberlakukan pada swalayan modern saja. Untuk pasar tradisional akan dilakukan secara bertahap.

Oleh karena itu, Rahmat mengaku perlu adanya perda yang mengatur tentang kantong plastik. Sebab, sampah plastik sendiri diketahui merupakan bahan yang sulit diurai.

"Kantong plastik yang katanya mudah terurai ternyata juga tetap butuh proses terik matahari yang tajam di lapangan terbuka untuk bisa terurai. Selain itu, belum ada legalitas yang membuktikan plastik itu mudah terurai," tutur Rahmat.

Penyusunan dari eksekutif perda ini telah rampung, mulai dari uji publik hingga persyaratan lainnya. Rahmat pun berharap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini bisa segera diterapkan.

"Kini tinggal persetujuan legislatif. Kabarnya sudah masuk ke Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Harapannya tahun ini bisa disahkan," pungkasnya.



(ALB)