Peran 19 Tersangka Baru Kasus APBD-P Kota Malang

Daviq Umar Al Faruq    •    Kamis, 22 Mar 2018 17:15 WIB
Korupsi APBD-P Malang
Peran 19 Tersangka Baru Kasus APBD-P Kota Malang
Wali Kota Malang Mochamad Anton. (

Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan 19 tersangka baru kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Belasan tersangka tersebut memiliki peran berbeda.

Sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019, M Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edi Sulistiyono.

Sementara itu, 19 tersangka yang baru saja ditetapkan adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochamad Anton dan sejumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Belasan anggota dewan tersebut adalah Suprapto, HM Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Heri Subianto, Ya'qud Ananda Gudban, Rahayu Sugiarti, Sukarno dan Abdul Rachman.

Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Malang sebagai Tersangka Suap

Menurut keterangan resmi KPK, Moch Anton ditetapkan tersangka karena diduga memberi fee kepada ketua dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebesar Rp700 juta. Fee tersebut diduga untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. 

Moch Anton memberikan fee tersebut bersama-sama Jarot Edi Sulistiyono. Kemudian, oleh M Arief Wicaksono fee tersebut sejumlah Rp600 juta dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD. 

Baca: KPK Sejak Lama Intip Data Calon Walkot Malang

"Dari sejumlah tersangka yang kami proses, sebagian bersikap kooperatif pada penyidik. Hal ini akan kami perhitungkan sebagai faktor untuk meringankan proses hukum," katanya dalam keterangan resmi KPK, Rabu 21 Maret 2018.

Atas perbuatannya, Moch Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, 18 anggota DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Perlu diingat, ancaman maksimal untuk penerima suap adalah hukuman pidana penjara 20 tahun dan minimal 4 tahun," tegas Basaria.


(LDS)