Ketua DPRD Sumenep Dianggap Biang Keributan Internal

Rahmatullah    •    Rabu, 19 Jul 2017 16:41 WIB
dprd
Ketua DPRD Sumenep Dianggap Biang Keributan Internal
Gedung DPRD Sumenep, MTVN - Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, diminta melepaskan jabatannya lantaran dianggap tak mampu mengemban tugasnya. Namun Herman menganggap sikap tersebut hal yang biasa.

Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep, Indra Wahyudi. Indra menganggap Herman tak menjalankan tugasnya sehingga menjadi biang keributan di internal dewan.

“Daripada membuat DPRD ribut terus, lebih baik ketua dewan mundur dari jabatannya," desak Indra di Gedung DPRD Sumenep, Jawa Timur, Rabu 19 Juli 2017.

Indra mengatakan keributan terjadi lantaran DPRD tak kunjung membahas draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumenep. Bahkan, Bupati Sumenep melontarkan pernyataan kurang sedap yang menyinggung kinerja anggota dewan. 

Baca: Bupati Sumenep Sebut Kinerja DPRD Berbasis Uang

Indra menilai imej itu menjadi cap buruk bagi wakil rakyat.  Badan Musyawarah (Bamus) sudah merespon pernyataan Bupati.

Yaitu dengan meniadakan kunjungan kerja bagi anggota dewan selama Juli 2017. Sebab dewan harus segera menuntaskan pembahasan KUA dan PPAS.

Tapi, lanjut Indra, pimpinan DPRD justru mengizinkan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD pada Minggu 16 Juli 2017. Kunjungan selama dua hari itu, menurut Indra, menyalahi keputusan Bamus.

“Peraturan yang dibuat sendiri ternyata dilabrak sendiri. Dan pimpinan DRPD ada di Bamus,” ungkap Indra.
 
Dia menyebut tidak segera dibahasnya KUA-PPAS merupakan tanggung jawab Ketua DPRD, termasuk juga kunker BP2D yang menyalahi keputusan Bamus. Sebab itu, kata Indra, daripada DPRD gaduh terus, lebih baik Ketua DPRD Sumenep sudi menanggalkan jabatannya.
 
Sementara Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, menganggap biasa penilaian miring yang dialamatkan kepada dirinya. Kata dia, gedung dewan diisi para politikus, sehingga penilaian terhadap sebuah persoalan pasti berbeda dan politis, termasuk soal pembahasan KUA-PPAS.
 
“Untuk pembahasan KUA-PPAS, sudah ada jadwal. Akan dibahas tanggal 24 Juli nanti. Lalu paripurnanya tanggal 31 Juli,” jelasnya.
 
Mengenai kunker BP2D DPRD, Herman enggan berkomentar banyak. Dia justru menyarankan untuk langsung bertanya kepada masing-masing ketua fraksi, sebab semua ketua fraksi masuk dalam BP2D tersebut.
 


(RRN)