Penyidik KPK 'Berkantor' di Mapolresta Malang Kota

Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 08 Oct 2018 16:04 WIB
kpk-polri
Penyidik KPK 'Berkantor' di Mapolresta Malang Kota
Kantor Polresta Malang Kota, Senin 8 Oktober 2018, Medcom.id - Daviq

Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah penyidik dari lembaga antirasuah tersebut beraktivitas di ruang eksekutif Polres Malang Kota, Senin, 8 Oktober 2018.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri membenarkan KPK baru saja meminjam salah satu ruangan di markasnya. Sejumlah penyidik KPK menggunakan ruangan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB untuk menggelar rapat tertutup.

"Iya, tadi mereka (KPK) pinjam ruangan untuk rapat sebentar, tapi kami tidak tahu untuk kegiatan apa," katanya kepada awak media, Senin 8 Oktober 2018.

Asfuri mengaku tidak mengetahui maksud kedatangan penyidik KPK kali ini ke Kota Malang. Apakah sedang mengembangkan kasus yang telah bergulir atau melakukan penyelidikan kasus yang baru.

“Jumlahnya (anggota KPK) kurang tahu. Tadi saya cuma ketemu sama ketua timnya. Kita tidak tahu berkaitan dengan apa,” lanjutnya.

Polisi berpangkat dua melati ini menambahkan KPK juga sempat meminta bantuan personel dari Polres Malang Kota. Bantuan tersebut bertugas untuk mengawal kegiatan KPK selama di Kota Malang.

“Ada enam personel untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mereka dan langsung kita siapkan. Tapi untuk apa itu, kita kurang tahu karena itu ranahnya KPK,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polresta Malang Ipda Ni Made Seruni Marhaeni mengungkapkan ada enam mobil KPK yang datang ke Polres Malang Kota. Dari dalam mobil tersebut terdapat rombongan sekitar 35 orang.

“Mereka langsung masuk ke ruangan eksekutif Polresta Malang. Sekitar 15 menit pertemuan selesai dan sekarang ruangan terlihat kosong,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK telah menahan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Jumlah tersebut bertambah setelah KPK menetapkan 22 anggota dewan sebagai tersangka baru pada Senin 3 September lalu.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang Moch Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono, Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono, dan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya.


(RRN)