Cegah Banjir, Dinas PUPR Akui Butuh Anggaran Lebih Banyak

Syaikhul Hadi    •    Senin, 04 Dec 2017 17:25 WIB
banjirsiklon tropis cempaka
Cegah Banjir, Dinas PUPR Akui Butuh Anggaran Lebih Banyak
Kondisi Jalan Raya Porong masih tergenang Banjir, Selasa, 28 November 2017, Medcom - Hadi

Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami kendala untuk mencegah banjir dan longsor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo membutuhkan anggaran lebih banyak untuk mengatasi banjir.

Banjir merendam beberapa kecamatan di Sidoarjo pekan kemarin. Banjir bahkan menghentikan perjalanan kereta api lantaran rel di Kecamatan Porong terendam.

Baca: Banjir di Porong, Puluhan Penumpang Terdampar di Stasiun Sidoarjo Berjam-jam

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Dwijo Prawito mengaku tak mudah menangani banjir. Sebab sungai di sekitar lokasi banjir dangkal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sidoarjo Sigit Setyawan mengaku mengajukan normalisasi sungai sejak awal tahun. Dinas PUPR baru mendapat persetujuan dan mulai mengerjakan normalisasi pada Oktober 2017.

Namun, kata Sigit, itu baru proses pengadaan alat normalisasi. Sedangkan proses pelaksanaan normalisasi baru bisa dilakukan pada November 2017.

"Itu terjadi karena ada perubahan APBD, ditambah lagi rekomendasi DPRD, jadinya terlambat," kata Sigit di Sidoarjo.

Sigit mengatakan Dinas PUPR hanya memiliki waktu dua bulan menormalisasi sungai di Sidoarjo. Tapi, ungkapnya, waktu itu tak cukup.

Banyak faktor yang menjadi kendala. Satu di antaranya banjir yang meluap dari sungai yang dangkal.

"Selain itu, normalisasi tidak akan berjalan, jika masih banyak bangunan di sempadan sungai. Masih banyak bangunan yang sengaja berdiri di sempadan sungai," lanjut Sigit.

Anggaran yang diterima Dinas PUPR pun minim. Untuk Bidang Pengairan pun, ujar Sigit, Dinas PUPR menerima Rp135 miliar untuk 2017.

"Dari anggaran itu hanya bisa digunakan 50 persen di bidang Pengairan," kata Sigit.





(RRN)