Pendamping Desa Direlokasi, Kades Khawatir Pembangunan Terganggu

Rahmatullah    •    Jumat, 23 Mar 2018 20:06 WIB
pembangunan desa
Pendamping Desa Direlokasi, Kades Khawatir Pembangunan Terganggu
Ilustrasi dana desa, Ant

Sumenep: Sejumlah Pendamping Desa (PD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, direlokasi atau dipindahtugaskan ke daerah lain. Hal itu cukup berdampak pada pembangunan di desa tempat tugas awal PD tersebut. Kepala Desa (Kades) pun merasa terganggu dengan relokasi itu.

“Relokasi itu sangat berdampak pada desa,” tutur Abdul Hayat, Kades Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Jumat, 23 Maret 2018.

Pendamping desa disebut sangat perlu mengetahui persoalan di bawah untuk memaksimalkan pendampingan. Kata Hayat, pendamping yang direlokasi tersebut sudah paham kondisi di lapangan, karena notabene merupakan putra daerah. Sehingga dia meyakinkan pendamping baru hanya menjadi kendala memaksimalkan program di desa.

“Nanti agak berat untuk maksimal berjalannya program yang kita siapkan, karena harus memulai dari awal lagi untuk komunikasi dengan pendamping baru,” ungkap dia.

Dia mengakui program sudah ditata dari awal. Tapi hubungan pendampingan dengan PD tersebut harus dimulai dari awal lagi. Mestinya perangkat desa hanya berpikir untuk menjalankan program, bukan memikirkan untuk menjalin komunikasi dengan pendamping lagi. Sebab itu, dia berharap pemerintah mengkaji ulang relokasi pendamping desa tersebut.

“Cukup menganggulah terhadap pelaksanaan program,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Masuni, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam relokasi tersebut. Itu murni kebijakan Kemendes dan DPMD Provinsi Jawa Timur.

Dia pun keberatan dengan relokasi tersebut, karena pendamping tersebut sudah akrab dengan perangkat desa. Terlebih Masuni membenarkan relokasi itu tidak sesuai sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

SOP mengharuskan pendamping desa ditempatkan di daerah sesuai domisili. Jika tidak memungkinkan, dipertimbangkan dengan jarak tempuh atau daerah terdekat pendamping bersangkutan.

Berdasarkan hal itu, dia mengaku sudah meminta kementerian untuk meninjau ulang relokasi tersebut. Selain itu, Masuni juga menjelaskan saat ini tengah penyusunan anggaran untuk tahun 2019.

“Jika pendamping akrab dengan perangkat desa, itu memperlancar penyusunan anggaran. Jika ada pendamping baru, maka penyesuaiannya cukup lama,” kata Masuni.

Masuni juga berharap DPMD Sumenep dilibatkan dalam relokasi pendamping desa. Dia menyebut yang tahu persis kondisi di lapangan adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah provinsi dan pusat.


(RRN)