Bebas Pungli, Alasan Jatim Tolak Pusat Ambil Alih Kelola Jembatan Timbang

Amaluddin    •    Rabu, 26 Oct 2016 15:54 WIB
pungutan liar
Bebas Pungli, Alasan Jatim Tolak Pusat Ambil Alih Kelola Jembatan Timbang
Sebuah kendaraan berada di jembatan timbang di Malang, Ant - Bagus Suryo

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat tak mengambil alih kelola jembatan timbang. Salah satu alasannya, jembatan timbang di Jatim merupakan satu-satunya pelayanan yang menerapkan sistem komputerisasi di Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim, Wahid Wahyudi, mengatakan Gubernur Soekarwo telah mengirimkan surat soal pengelolaan jembatan timbang. Namun Pemprov Jatim belum mendapatkan jawaban.

"Kami berharap pemerintah pusat menyetujui surat Pak Gubernur," kata Wahid di Surabaya, Rabu (26/10/2016).

Wahid mengakui Jatim menerapkan sistem komputerisasi pada jembatan timbang. Ia mengklaim jembatan timbang di Jatim dapat menjadi pilot project atau percontohan pelayanan jembatan timbang di seluruh Indonesia.

Tak hanya jambatan timbang, terminal tipe A juga diambilalih pusat, yakni Terminal Bungurasih dan Oso Wilangun. Pemprov juga telah mengusulkan kepada pusat dengan cara model tim pembina. 

Menurutnya, idealnya terminal yang berada di daerah bisa dikelola daerah, dalam hal ini Pemprov Jatim. Sedangkan pemerintah pusat cukup dengan membentuk tim pembina.

"Kita sudah mendapat berbagai penghargaan dari KPK, Ombudsman RI dan Menpan RI. Sayangnya dalam posisi sudah bersih dari pungli malah jembatan timbang dan Teriminal Tipe A dikelola pemerintah pusat. Kami berharap pelayanan untuk masyarakat yang ada di daerah biarkan dikelola pemprov agar lebih dekat dengan masyarakat," katanya.

Senada juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri. Mereka meminta pemerintah pusat agar pengalihan jembatan timbang dan Terminal Tipe A di Jatim dikelola Pemprov Jatim. Sebab, semua infrastruktur telah dimiliki oleh Dishub Jatim dan telah memperoleh penghargaan yang menjadi indikasi kinerja instansi ini mendapat pengakuan.

Menurutnya, Komisi D bersama gubernur telah menyurati Menhub agar pengelolaan jembatan timbang dan Terminal Tipe A diserahkan kembali ke Jatim. Ia berharap pemerintah pusat tidak perlu khawatir dengan pungli, karena sistem yang digunakan sudah komputerisasi dan online.

Pengelolaan jembatan timbang, kata Heri, tidak semata-mata untuk meraup PAD saja. Tapi lebih pada mempertahankan dan menjaga infrastruktur yang ada. 



(RRN)