Serikat Pekerja Metal Jatim Tolak UMK Naik 8,25 Persen

Amaluddin    •    Senin, 21 Nov 2016 09:55 WIB
upah
Serikat Pekerja Metal Jatim Tolak UMK Naik 8,25 Persen
Ilustrasi UMK, Ant

Metrotvnews.com, Surabaya: Buruh menuntut Gubernur Jawa Timur Soekarwo merevisi Peraturan Nomor 121 Tahun 2016 tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017. Mereka menuntut Gubernur merevisi besaran UMK di daerah industri ring 1 Jatim sebesar Rp3,6 juta.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli, mengatakan buruh menolak Pemprov menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMK 2017. Melalui PP itu, kenaikan UMK hanya 8,25 persen yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016, upah rata-rata buruh di ring 1 sebesar Rp3,2 juta di tahun depan. Jazuli menilai besaran itu tak sesuai dengan harapan para buruh.

"Lantaran itu kami menolak. Kami akan menuntut Pemprov memberlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang berdasarkan pada usulan bupati maupun wali kota," kata Jazuli kepada Metrotvnews.com di Surabaya.

Pada 18 Oktober, Gubernur menetapkan UMK 2017. Besaran UMK naik 8,25 persen dari 2016. Itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Baca: Wali Kota Malang Berharap UMK 2017 Memuaskan Banyak Pihak

"Seluruh daerah mengalami kenaikan 8,25 persen. Bahkan, dalam menetapkan angka kenaikan angka tidak boleh ada pembulatan atau pengurangan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Sukardo, kepada Metrotvnews.com.


(RRN)