Gus Ipul: Ratusan Perahu Tambang di Jatim Ilegal

Amaluddin    •    Selasa, 18 Apr 2017 11:18 WIB
perahu
Gus Ipul: Ratusan Perahu Tambang di Jatim Ilegal
Rapat koordinasi yang melibatkan Balai Besar Sungai Bratas, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Dishub Kabupaten Sidoarjo, Gresik, serta Perum Jasa Tirta di Ruang Kerja Wakil Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. (MTVN/Amal).

Metrotvnews.com, Surabaya: Ratusan perahu tambang yang ada di seluruh sungai di Jawa Timur ilegal. Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan sampai saat ini belum ada satupun perahu tambang yang memiliki izin dari pemerintah. 

Data ini terungkap dari hasil rapat koordinasi yang melibatkan Balai Besar Sungai Brantas, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Dishub Kabupaten Sidoarjo, Gresik, serta Perum Jasa Tirta di Ruang Kerja Wakil Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin, 17 April 2017.

"Jumlah perahu tambang di Jatim ada ratusan, banyak sekali. Dari data yang ada, tidak ada satupun yang mengantongi izin, jadi ilegal," kata Gus Ipul, demikian ia disapa Saifullah Yusuf, usai memimpin pertemuan membahas standar keamanan perahu tambang.

Menurut Gus Ipul, di sepanjang Kali Surabaya tercatat ada 70 perahu tambang yang hingga saat ini masih beroperasi. Sedangkan di Kali Wonokromo, Surabaya, tercatat ada satu perahu dan di Kalimas ada empat perahu.

Dari puluhan perahu tambang itu tidak ada satupun yang mengantongi izin. Padahal, kata dia, sesuai aturan yang ada bahwa perahu tambang masuk kategori sarana transportasi air yang harus mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Dari hasil survei, perahu tambang ini juga merusak sarana dan prasarana sungai seperti tanggul. Tapi disisi lain, perahu tambang ini sangat dibutuhkan masyarakat. Selain murah, cepat, efektif, dan efisien, sehingga tidak mungkin untuk melarang mereka," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Asrofi, mengatakan setidaknya baru ada satu kapal yang hampir memenuhi standar, yaitu perahu tambang yang ada di tambangan Jeruklegi, Balongbendo, Sidoarjo.

"Tapi untuk membangun kapal yang standar seperti di Jeruklegi ini biayanya mahal, sekitar Rp200 juta. Sebanyak Rp150 juta biaya membuat perahu tambang, dan Rp50 juta untuk membangun dermaganya," ujarnya.

Rapat koordinasi awal ini, rencannya akan dilanjutkan pada pekan depan bertempat di Balai Desa Kedungbendo, Sidoarjo. Dalam rapat itu nanti, pemerintah akan mengundang seluruh pemilik kapal, untuk mengetahui dan segera merumuskan model kapal yang pas dan memenuhi standar keamanan. 


(ALB)