Soekarwo Sesumbar Layanan Pemprov Jatim Bebas Pungli

Amaluddin    •    Kamis, 13 Oct 2016 15:45 WIB
pungutan liar
Soekarwo Sesumbar Layanan Pemprov Jatim Bebas Pungli
Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Metrotvnews.com/Amaluddin)

Metrotvnews.com, Surabaya: Penggunaan sistem teknologi informasi di bidang pelayanan membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo berani mengklaim jajarannya bebas pungutan liar. Penerapan sistem pelacakan dianggap bisa menghilangkan praktik pungli.

Insya Allah layanan publik di Jatim aman terkedali dari pungli. Karena sistemnya sudah diganti dengan teknologi. Jadi tidak ada orang ketemu orang. Pungli terjadi karena orang ketemu orang," kata Pakde Karwo, demikian ia disapa, di Surabaya, Kamis (13/10/2016).

Pakde menjelaskan, layanan publik di Pemprov Jatim mengadopsi proses sistem pelacakan (tracking system). Sistem inilah yang membuat proses layanan tidak bisa dihentikan di tengah jalan.

"Makanya proses layanan itu jangan diserahkan di meja pelayanan. Kalau diserahkan di meja, proses itu bisa berhenti di tengah jalan dan oknum leluasa pungli. Tapi kalau semua sudah tracking sistem, layanan tidak bisa dihentikan," katanya.

Misalnya, kata dia, Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB). Bayar pajak kendaraan bisa di mana saja. Bisa melalui bank, Kantor Pos, bahkan ATM Samsat Jatim. "Jadi masyarakat diberikan pilihan untuk membayar pajak," tuturnya.



Menurutnya, pungli terjadi pada pelayanan yang prosesnya lama. Sebab, akan terjadi antrean, sehingga rawan pungli. "Kalau pelayanan ada banyak pilihan atau tidak dimonopoli satu tempat, pungli tidak akan bisa terjadi," jelasnya.

Terkait pemberian, Pakde Karwo mengatakan, ada kultur menarik di masyarakat. Contohnya, pemberian bingkisan tuan rumah kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama.

“Bingkisan ini masuk rumusan gratifikasi. Tapi memberikan bingkisan ini sudah menjadi kultur kita. Kalau menginjak kaki minta bayaran, itu baru namanya pungli,” tandasnya.

Genderang perang terhadap pungutan liar telah ditabuh Presiden Jokowi dengan membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli. Presiden ingin semua layanan masyarakat bebas dari pungutan liar.




(SAN)