Jembatan Timbang Diambil Alih Pusat, PAD Jatim Terancam Berkurang

Amaluddin    •    Senin, 07 Nov 2016 15:02 WIB
pemerintah daerah
Jembatan Timbang Diambil Alih Pusat, PAD Jatim Terancam Berkurang
Sebuah kendaraan berada di jembatan timbang di Malang, Ant - Bagus Suryo

Metrotvnews.com, Surabaya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jembatan timbang di Jawa Timur menurun dari tahun ke tahun. Lantaran itu, Pemerintah Provinsi meminta pemerintah pusat mengontrol pengelolaan jembatan timbang.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim, Wahid Wahyudi, menyetujui bila pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan jembatan timbang. Pihaknya akan mematuhi pengambilalihan itu lantaran sudah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Tapi kami tetap berharap pemerintah provinsi mendapat kesempatan untuk mengelolanya. Pemerintah pusat tetap mengontrol," kata Wahid di Surabaya, Senin (7/11/2016).

Wahid mengakui PAD pemprov akan berkurang bila jembatan timbang dikelola pusat. Pada awal 2016 hingga Oktober, pemasukan dari 20 jembatan timbang menyumbang Rp25 miliar untuk PAD.

"Jadi memang tidak bisa dipungkiri Jatim bakal kehilangan puluhan miliar rupiah tersebut," lanjut Wahid.

Wahid mengakui pemprov menerapkan denda 300 persen bagi angkutan barang yang melebihi muatan atau tak sesuai jumlah berat yang diizinkan (JBI). Sejak menerapkan peraturan itu, PAD dari jembatan timbang menurun.

Sumbangan terbesar untuk PAD terjadi pada 2013 yaitu sebanyak Rp78 miliar. Namun sumbangan itu menurun pada 2015, hanya Rp48 miliar. 

"Lalu menurun lagi pada Oktober 2016," ujar Wahid.

Menurut Wahid, pendapatan itu menurun lantaran pemilik angkutan sudah memenuhi peraturan. Sehingga tak banyak pemilik angkutan yang melanggar peraturan.

Sebenarnya, ungkap Wahid, yang bermasalah bukan pengelolaannya. Tapi pelayanan pada masyarakat. 

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI berencana menerbitkan regulasi dengan cara mengambil alih pengelolaan Jembatan Timbang. Hal itu berkaitan dengan pemberantasan praktik pungli di 140 jembatan timbang yang ada di berbagai daerah.

Pengambilalihan wewenang itu mengacu pada Peraturan Menteri No 134/2015 tentang Jembatan Timbang. Rencananya, pengalihan wewenang itu dimulai pada 2017. 

Berikut daftar 20 jembatan timbang di Jatim:
- Jembatan Timbang Widodaren, Ngawi (dua arah)
- Jembatan Timbang Baureno, Bojonegoro (dua arah)
- Jembatan Timbang Widang, Tuban (dua arah)
- Jembatan Timbang Lamongan, Lamongan (dua arah)
- Jembatan Timbang Socah, Bangkalan (dua arah)
- Jembatan Timbang Trosobo, Sidoarjo (satu arah)
- Jembatan Timbang Jrengik, Sampang (dua arah)
- Jembatan Timbang Rejoso, Pasuruan (satu arah)
- Jembatan Timbang Sedarum, probolinggo (satu arah)
- Jembatan Timbang Besuki, Sidtubondo (dua arah)
- Jembatan Timbang Watudodol, Banyuwangi (dua arah)
- Jembatan Timbang Kalibarumanis, Banyuwangi (dua arah)
- Jembatan Timbang Rambugundam, Jember (dua arah)
- Jembatan Timbang Klakah, Lumajang (dua arah)
- Jembatan Timbang Singosari, Malang (dua arah)
- Jembatan Timbang Trowulan, Mojokerto (satu arah)
- Jembatan Timbang Talun, Blitar
- Jembatan Timbang Mojoagung, Mojokerto (satu arah)
- Jembatan Timbang Pojok, Tulungagung (dua arah)
- Jembatan Timbang Guyangan, Madiun (dua arah)


(RRN)