Dishub Wajibkan Angkutan Online Beri Akses Aplikasi kepada Pemerintah

Amaluddin    •    Senin, 13 Nov 2017 14:53 WIB
polemik taksi online
Dishub Wajibkan Angkutan Online Beri Akses Aplikasi kepada Pemerintah
Ini bertujuan agar pemerintah mudah mengontrol angkutan online.

Surabaya: Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur mewajibkan seluruh aplikasi angutan online memberikan akses kepada pemerintah. Ini bertujuan agar pemerintah mudah mengontrol angkutan online.

“Sehingga kami bisa melihat, bisa mengontrol perusahaan-perusahaan atau kendaraan-kendaraan yang beroperasi dengan aplikasi itu, sudah pegang izin dari perhubungan atau belum,” kata Kepala Dishub LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi, dikonfirmasi, Senin, 13 November 2017.

Menurut Wahid, aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat wajib memberikan akses digital dashboard ini kepada Direktur Jenderal (Perhubungan Darat), Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangan masing-masing. “Aturan itu sudah berlaku mulai 1 November 2017 ini,” ujarnya.

Dalam Permenhub Pasal 67 ayat (1) PM 108/2017 itu, lanjut Wahid, dijelaskan bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat wajib memberikan akses digital dashboard kepada pemerintah. Digital dashboard adalah tampilan informasi (user interface) performa perusahaan berbentuk grafis yang dihasilkan piranti lunak.

“Digital dashboard di perusahaan aplikasi ini sekaligus menjadi pusat kontrol semua hal, termasuk data kendaraan yang beroperasi dengan aplikasi perusahaan itu,” ujarnya.

Karena itu, Wahid berharap perusahaan aplikasi transportasi darat dalam operasionalnya hanya memberi akses aplikasi kepada kendaraan-kendaraan takai online yang sudah memegang izin operasi dari pemerintah. "Jangan sampai kemudian malah memberi akses aplikasi terhadap kendaraan yang belum dapat izin," kata Wahid.



(ALB)