Sopir Angkutan dan Buruh Gelar Aksi di Grahadi

Metrotvnews.com, Surabaya: Ribuan sopir angkutan umum dan buruh di Surabaya gelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa, 31 Oktober 2017. Dalam aksinya, kedua massa tersebut menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam aksinya itu, para sopir angkot membawa spanduk bertuliskan "Motor roda dua bukan angkutan umum/ilegal", "kami butuh bukti bukan janji...janji dan janji", "Kami cinta Indonesia, aplikasi milik bangsa asing".

Unjuk rasa ini mendesak Gubernur Jawa Timur, Soekarwo untuk menghentikan operasinya angkutan roda dua yang berbasis aplikasi. Massa juga mendesak Soekarwo agar menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang dapat membatasi angkutan berbasis aplikasi khusunya roda dua. 

"Roda dua berbasis online belum ada Pergub. Makannya kita kesini untuk memperjuangkan Pergub itu," ujar Korlap Aksi, Hamid, dalam orasinya.

Selain itu, para sopir angkutan juga meminta gubernur untuk menghapus pemberlakuan Peraturan Menteri (PM) No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Teman-teman angkot minta pemerintah berbuat adil dan bijaksana, yang mana suatu alat transportasi yang masih belum ada payung hukumnya seperti transportasi roda dua yang berbasi aplikasi ini kan masih belum ada payung hukumnya, kita menuntut untuk dihentikan," katanya. 

Mereka pun memblokade Jalan Pemuda dengan memarkirkan kendaraanya di tengah jalan dengan dalih memprotes keberadaan taksi online. "Aplikasi online menyengsarakan rakyat kecil. Merampas hak kami," celoteh salah satu sopir online menyampaikan orasinya.

Kedua massa itu bergantian menyampaikan orasinya. Setelah massa sopir angkutan umum, massa aksi buruh juga menyampaikan orasinya. "Ada banyak tuntutan kami. Pertama kami menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 2015 tentang pengupahan," kata Koordinator Aksi Federasi Serikat Rakyat Pekerja (FSRP), Anthony Matondang, dalam orasinya.

Mereka juga menuntut supaya pemerintah menolak upah minimum Provinsi Jawa Timur, menolak PP.78 Tahun 2015, dan laksanakan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten).

Ribuan buruh yang melakukan unjuk rasa itu terdiri dari Kota Surabaya sebanyak 5.000 pekerja, Kabupaten Sidoarjo 3.000 pekerja, Kabupaten Greisk 10.000 pekerja, Kab/Kota Pasuruan 3.000 pekerja dan Kab/Kota Mojokerto 2.000.



(ALB)