Sanksi terhadap Wabup Trenggalek Berupa Teguran Tertulis

   •    Rabu, 23 Jan 2019 12:40 WIB
pemerintah daerah
Sanksi terhadap Wabup Trenggalek Berupa Teguran Tertulis
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Jakarta: Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan sanksi terhadap Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin masih berupa teguran tertulis. Arifin kedapatan mangkir dari tugas kurun waktu 9-21 Januari 2019.

"Sudah mendapatkan teguran dari gubernur. Kami (Kemendagri) mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Timur mengambil langkah cepat memberikan teguran tertulis," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 23 Januari 2019.

Selain teguran Sumarsono mengatakan pihaknya juga mengirim tim inspektorat daerah untuk melakukan observasi termasuk pemanggilan pemeriksaan. Tak menutup kemungkinan jika ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur, Kemendagri akan memanggil Arifin terkait absensi tanpa izin.

"Setiap kepala daerah memang harus izin kecuali sabtu dan minggu dengan biaya pribadi. Kan meninggalkan wilayah tujuh hari saja tidak boleh apa lagi ini bupati bahkan keluarganya tidak tahu," kata dia.

Terkait pernyataan Arifin yang menyatakan telah menjalankan prosedur atas kepergiannya keluar negeri via media sosial Sumarsono mengatakan informasi tersebut bersifat informal. Bagaimana pun keterangan di media sosial tidak menggugurkan kewajiban untuk meminta izin meninggalkan tugas.

Saat ini, tambah Sumarsono, pihaknya telah memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memberikan sanksi. Bukan tidak mungkin Arifin dipaksa melepaskan jabatannya sebagai wakil bupati apabila peristiwa serupa kembali terjadi.
 
"Kalau hari ini dapat teguran tertulis kemudian kapan lagi melakukan pelanggaran yang sama tetap ditegur lagi, baru kemudian pemberhentian sementara. Itu saja posisinya, mudah-mudahan ini tidak terjadi dan semoga ini merupakan ketidaktahuan dirinya bahwa harus izin," pungkasnya.




(MEL)