Tunjangan DPRD Sumenep Tunggu Peraturan Bupati

Rahmatullah    •    Rabu, 13 Sep 2017 16:12 WIB
dprd
Tunjangan DPRD Sumenep Tunggu Peraturan Bupati
Kantor DPRD Sumenep. Foto: MTVN/Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, selesai direvisi Gubernur Jawa Timur. Pemberlakukan kenaikan tunjangan dewan di Sumenep tinggal menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

Menurut Sekretaris DPRD Sumenep, Moh Mulki, revisi Raperda telah terbit awal September ini. Namun dia belum bisa bicara banyak soal nilai kenaikan tunjangan dewan karena masih menunggu Perbup yang mengatur seluruh teknis.

“Tapi yang jelas pasti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap dia, Rabu 13 September 2017.

Namun, dia menyebut ada tiga item yang akan naik, yakni tunjangan komunikasi, transportasi dan reses. Untuk reses akan dicairkan tiga kali dalam satu tahun anggaran.

Sejak 2014, tiap bulan Ketua DPRD DPRD Sumenep berpendapatan Rp18 juta, Wakil Ketua DPRD Rp 16 juta, dan anggota DPRD Rp15 juta. Pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari biaya representasi, tunjangan perumahan, komunikasi dan tunjangan khusus.

Mulki memperkirakan tunjangan dewan akan cair sekitar bulan Oktober. Sebab, kenaikan tunjangan dewan akan dimasukkan dalam APBD perubahan.

“Kemungkinan Oktober ini pimpinan dan anggota dewan sudah mendapatkan tunjangan tersebut,” tandas Mulki.


(SUR)