HTI Jatim Menahan Diri untuk Tak Lakukan Kegiatan

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 19 Jul 2017 16:17 WIB
perppu pembubaran ormas
HTI Jatim Menahan Diri untuk Tak Lakukan Kegiatan
Kantor DPD HTI Jatim di Jalan Ketintang Baru, Kota Surabaya, MTVN - Rosyid

Metrotvnews.com, Surabaya: Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (DPD HTI) Jawa Timur mengaku mendapat informasi soal pembubaran. Lantaran itu, HTI Jatim memilih untuk tak melaksanakan kegiatan sementara waktu.

Humas DPD HTI Jawa Timur Rif'an Wahyudi mengatakan masih menunggu proses hukum mengenai pembubaran. Sebab, HTI tengah bersiap mengajukan judicial review terkait keputusan pembubaran itu.

"Langkah itu kami lakukan untuk keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pada nantinya kita ribut-ribut," kata Rif'an di kantor DPD HTI Jawa Timur, di Jalan Ketintang Baru VII, Kota Surabaya, Rabu 19 Juli 2017.


(Humas DPD HTI Jatim, Rif'an Wahyudi, MTVN - Rosyid)

Biasanya, lanjut Rif'an, HTI Jatim melakukan beragam kegiatan. Tapi setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut izin badan hukum HTI, mereka pun menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan keorganisasian.

"Pencabutan izin baru dilakukan hari ini. Kalau sebelumnya, hanya Perppu dan surat dari Kemenkopolhukam," ujarnya.

Atas pencabutan izin ini, DPD HTI Jawa Timur menilai langkah pemerintah merupakan tindakan inskonstitusional. Sebab, secara aturan harusnya sebelum melakukan pembubaran pemerintah memberikan peringatan terlebih dahulu.

"Selama ini belum ada peringatan dan langsung dilangsung dilakukan pembekuan hingga pencabutan," imbuhnya.

Pemerintah membubarkan HTI. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut surat keputusan Badan Hukum HTI.

Alasannya, kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, HTI mengingkari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. Praktik kegiatan HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI. Padahal, AD/ART HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi.

Baca: Badan Hukum HTI Resmi Dicabut 

Sementara itu HTI kaget dengan sikap pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Apalagi hal itu terjadi tak lama setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
 
"Bila benar pemerintah mencabut badan hukum HTI, ini bentuk kesewenang-wenangan yang sangat nyata," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Setelah pencabutan ini, Ismail mengatakan HTI belum akan bersikap. "Nanti kita lihat (langkah selanjutnya)," ujar dia.

Lihat video:




(RRN)