Anggota DPRD Surabaya Berharap Uang Transportasi Rp13 Juta/Bulan

Amaluddin    •    Senin, 24 Jul 2017 17:14 WIB
dprd
Anggota DPRD Surabaya Berharap Uang Transportasi Rp13 Juta/Bulan
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Surabaya: Mobil dinas anggota DPRD Kota Surabaya bakal diganti dengan tunjangan uang transportasi. Sejumlah legislator berharap tunjangan uang transportasi itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Kalau mengacu pada aturan PP itu, pengganti pinjam pakai mobil dinas kisarannya sekitar Rp13,5 juta per bulan," kata Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya, M Mahmud, di Surabaya, Senin, 24 Juli 2017.

Baca: Mobil Dinas Legislator Surabaya Diganti Uang Transportasi

Menurut Mahmud, jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan pendapatan Pemkot Surabaya sebesar Rp8 triliun. Terkait berapa representasi nilai tunjangan itu, kata Mahmud, nantinya akan disesuaikan dengan PP termasuk tunjangan untuk semua ketua alat kelengkapan dewan. 

Misalnya, ketua komisi sebesar 7,5 persen, wakil ketua 5 persen, sekretaris 4 persen, dan anggota 3 persen. Persentase dihitung dari besaran tunjungan jabatan ketua DPRD. "Nilai representasi Ketua DPRD, nanti akan ditentukan oleh Menteri Keuangan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Namun, kata Mahmud, nilai tunjangan uang transportasi itu selisihnya tidak terlalu besar dengan DPRD Provinsi. "Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari Rp13,5 juta per bulan, kami harap nilainya bisa mencapai Rp13 jutaan per bulan," kata mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Senada disampaikan anggota BPP DPRD Surabaya, Sugito. Ia mengatakan DPRD Surabaya akan segera melakukan pembahasan Raperda baru tentang tunjungan transportasi sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas.

"Tapi yang jelas, soal nilai tunjangan transportasi ini sudah diatur dalam PP, beserta rumus pembagiannya. Secara prinsip jangan sampai nanti nilainya melebihi DPRD Provinsi Jatim, yakni lebih dari Rp13,5 juta per bulan," kata politisi asal Partai Hanura itu.


(SAN)