Moeldoko Kaji Tata Kelola Pemerintahan di Banyuwangi

Amaluddin    •    Rabu, 04 Apr 2018 19:37 WIB
pelayanan publik
Moeldoko Kaji Tata Kelola Pemerintahan di Banyuwangi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (kanan). Dok: Pemkab Banyuwangi

Banyuwangi: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 4 April 2018. Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Lounge Pelayanan Publik (LPP) menjadi salah satu tempat yang didatangi mantan Panglima TNI itu.
 
Moeldoko menjelajahi laman tata kelola pemerintahan Banyuwangi yang terpampang jelas di layar komputer. Purnawirawan jenderal bintang empat itu melihat sejumlah sistem berbasis teknologi informasi.

Di antaranya E-Village Budgeting yang mengatur pengelolaan anggaran desa dan E-Monitoring System untuk memantau berbagai program pembangunan.

Saat membuka E-Monitoring System, Moeldoko mengamati perkembangan sejumlah proyek pembangunan yang dipaparkan lengkap dengan foto dan titik koordinat. Sistem ini dapat menekan kemungkinan proyek ganda atau fiktif.
 
Di tempat yang sama, Moeldoko juga mengamati data digital berbasis geospasial yang berisi berbagai inovasi penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, program Rantang Kasih yang memberikan makanan bergizi bagi lansia dan beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu.

"Kita lihat di sini sudah efektif dan efisien ya pengelolaannya. Masyarakat juga bisa melihat, mengontrol dan memonitor. Inilah model good governance yang bagus, dan harus ditingkatkan. Daerah-daerah harus terus berbenah maju,” kata Moeldoko.

Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat itu pun berniat akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan kajiannya bersama kepala daerah lain. "Saya ingin jadikan ini sebagai kajian untuk merumuskan cara mengelola sebuah daerah yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas," katanya.

Moeldoko juga meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikelola pemerintah setingkat kabupaten. Dia pun menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), KTP elektronik, surat izin kerja perawat, dan akta kelahiran yang telah rampung kepada warga yang mengurus.

"Ini juga mencerminkan pelayanan yang efektif dan efisien. Masyarakat bisa mengurus dokumen cukup di satu tempat. Prosesnya pun cepat dan tidak ribet. Tadi saya sudah tanya ke warga, dan relatif memuaskan," ujarnya.
 


(SUR)