Mobil Dinas Legislator Surabaya Diganti Uang Transportasi

   •    Minggu, 23 Jul 2017 10:43 WIB
dprd
Mobil Dinas Legislator Surabaya Diganti Uang Transportasi
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Surabaya: Mobil dinas anggota DPRD Kota Surabaya bakal diganti dengan tunjangan uang transportasi. Usulan Pemkot Surabaya itu disepakati oleh para legislator, besarannya disesuaikan kemampuan APBD Surabaya.

"Yang penting harus di bawah nilai tunjangan transportasi anggota dewan provinsi," kata anggota komisi C DPRD Surabaya Vincensius Awey dikutip Antara di Surabaya, Minggu, 23 Juli 2017.

Meski begitu, dia menyarankan agar penghitungan besaran tunjangan diserahkan ke lembaga independen. Penghitungannya, kata dia, 26 hari kerja dalam satu bulan. "Atau bisa juga dihitung seperti jam kerja PNS yaitu lima hari kerja selama seminggu," ujarnya.

Awey kembali menegaskan penggunaan mobil dinas anggota dewan selama ini kecuali jajaran pimpinan sebenarnya pelanggaran karena tidak ada landasan hukum yang mengaturnya.

Menurut dia, pemberian tunjangan transportasi ini akan memperkuat independensi anggota dewan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif karena tunjangan transportasi sudah menjadi hak anggota dewan.

"Sedangkan kalau mobil dinas statusnya hanya pinjam pakai. Selain itu pinjam pakai mobil dinas tidak diatur dalam undang-undang," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan menteri sebagai acuan hukum untuk memberikan tunjangan transportasi anggota DPRD.

Menurut Risma, karena belum ada peraturan menterinya, pihaknya tidak berani memberikan tunjangan transportasi, termasuk mobil dinas ke kalangan dewan.

Risma menegaskan, pemberian tunjangan ke anggota DPRD sebenarnya telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun untuk mengetahui besarannya, pemerintah kota masih membutuhkan landasan hukum berupa peraturan menterinya.

"Setelah hitung-hitungannnya jelas di Permen, nanti kami tindaklanjuti dengan Perwali," ujarnya.


(SAN)