Keuangan Perusahaan Daerah Bocor, Negara Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 09 Jun 2017 15:38 WIB
kasus korupsi
Keuangan Perusahaan Daerah Bocor, Negara Diduga Rugi Miliaran Rupiah
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Khoirul Huda, mengenakan batik cokelat dan rompi merah saat tiba di Lapas Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, tengah menangani kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kebocoran pengelolaan keuangan di salah satu perusahaan daerah setempat. Diduga, kerugian negara akibat masalah itu mencapai puluhan miliar rupiah.

Awal 2017, Kejari mendapat laporan dari masyarakat. Diduga, terjadi masalah keuangan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Indikasinya yaitu setoran PDAU ke Pemda Sidoarjo minim.

Baca: Setoran dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk Sidoarjo Minim

Penyidik kemudian menindakkanjuti laporan itu. Pada pertengahan Maret 2017, penyidik meminta keterangan sejumlah pihak. Diantaranya perwakilan PDAU, PT Lapindo Brantas Inc (LBI), SKK Migas Jabanusa, dan PT BBG.

PDAU merupakan perusahaan pelat merah yang membawahi beberapa usaha. Misalnya Delta Property, Delta Grafika, Delta Advertising, dan Delta Gas. Namun dalam penanganan kasus, Kejari fokus pada Delta Grafika, Advertising, dan Gas.

Sekian lama, Kejari menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo Andri Tri Wibowo yang menjadi pemimpin penyidikan.

Satu hari kemudian, penyidik mendatangi Kantor PDAU di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Kota Siodoarjo. Penyidik menggeledah sejumlah ruangan terdiri dari staf, kepala bidang, bendahara, hingga Direktur Utama Amral Soegianto.

"Ada dua ponsel milik petinggi yang kami sita yaitu Amral Soegianto dan ponsel milik Kabag Umum PDAU, Siti Winarni. Selain itu, ada beberapa berkas dan perangkat Komputer yang disita,” kata Andri waktu itu.

Lalu, penyidik memeriksa tiga saksi. Mereka yaitu Riswandi, manajer keuangan PT LBI; Rifqi, staf revisi legal PT LBI; dan Arief Fauzuri, Kepala Divisi Produksi SKK Migas Jakarta.

Pemeriksaan berkaitan dengan legalitas kerja sama kontrak antara PDAU dengan PT LBI dalam penyediaan gas. Sementara SKK Migas, lanjut Andri, dianggap memahami bentuk kerja samanya.

Mei 2017, Kejari menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik kemudian menahan mereka. Selain Amral, penyidik membekuk Siti Winarni dan Kepala Unit Delta Grafika, Imam Djunaedi. Mereka dianggap berkaitan dengan masalah tersebut.

Andri mengatakan peran tiga orang itu berbeda-beda. Amral memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Sedangkan Siti Winarni berwenang untuk mencairkan uang.

Penyidik juga memeriksa Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Djoko Sartono. Djoko pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dam Aset Daerah (DPPKA).

"Pemeriksaan terkait setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas perusahaan plat merah tersebut,” lanjut Andri.

Seharusnya, PDAU menyerahkan sejumlah uang untuk PAD ke DPPKA setiap tahun. PDAU hanya bisa menyerahkan 55 persen dari keuntungan per tahun ke DPPKA.

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, seharusnya jumlah setoran bisa lebih dari itu. Tapi nyatanya, PDAU hanya menyetor Rp400 juta.

"Semestinya bisa lebih. Karena, cetaknya saja (keuntungan) bisa ratusan juta rupiah, ditambah lagi Property dan gas. Apakah ada kesalahan administratif atau lainnya, biarkan hukum yang membuktikan," ujarnya. 

Sementara Andri mengindikasi kebocoran pengelolaan keuangan perusahaan terjadi dalam enam tahun terakhir. Lantaran itu penyidik terus menelusuri masalah tersebut.

Pada akhir Mei 2017, penyidik kejaksaan melayangkan surat ke Gubernur Jatim Soekarwo. Penyidik menemukan alat bukti hasil penyidikan berupa kuitansi yang masuk ke beberapa pihak.

Satu diantaranya anggota DPRD Sidoarjo Khoirul Huda. Nama Khoirul tercantum pada kuitansi yang dikeluarkan kas PDAU.

Baca: Anggota Dewan Ditahan terkait Dugaan Korupsi di PDAU Sidoarjo

Kuitansi itu pun menjadi alat bukti untuk menetapkan Khoirul sebagai tersangka. Pada Kamis siang 8 Juni 2017, petugas Kejari menggiring Khoirul ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Sidoarjo.

"Dua alat bukti sudah kami kantongi. Makanya, langsung kami tahan," ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Adi Harsanto.

Khoirul pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus Perubahan Status PDAU dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Khoirul mengaku menerima dana senilai Rp75 juta dari kas PDAU.

Namun Khoirul membantah uang itu untuk kepentingan pribadi. Dana itu untuk kebutuhan operasional pansus yang berkunjung ke Pekanbaru, Riau, pada 2016.

"Saya sudah kasih penjelasan ke penyidik, aliran dana itu bukan untuk kepentingan saya saja," ungkap Khoirul sebelum masuk ke Lapas Sidoarjo, Kamis 8 Juni 2017.

Baca: Anggota DPRD Sebut Uang dari PDAU untuk Keperluan Pansus

Menurut Adi, penyidik tengah menelusuri aliran dana yang tercatat dalam puluhan kuitansi yang diterbitkan kas PDAU. Namun, penyidik masih belum membeberkan jumlah kerugian negara akibat hal tersebut.           


(RRN)