Jaksa di Sidoarjo Bagi-bagi Pin dan Bunga

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 08 Dec 2017 16:50 WIB
Jaksa di Sidoarjo Bagi-bagi Pin dan Bunga
Aksi bagi pin dan bunga ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember.

Sidoarjo: Jaksa dan staf di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo membagikan pin dan bunga kepada pengendara yang melintas di Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Jumat, 8 Desember 2017. Aksi bagi pin dan bunga ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember. 

Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Budi Handaka mengatakan pembagian pin dan bunga merupakan bagian dari sosialisasi antikorupsi kepada semua lapisan masyarakat. Sosialisasi memerangi korupsi tidak hanya dilakukan di instansi pemerintahan, tapi juga kepada masyarakat pada umumnya. 

"Setop korupsi, mari kita perangi korupsi. Jangan lagi melakukan korupsi di mana pun berada," kata Budi usai bagi-bagi pin dan bunga, Jumat, 8 Desember 2017. 

Menurut mantan Aspidum Kejati NTT itu, sosialisasi dalam memerangi korupsi harus terus didengungkan ke semua instansi dan elemen masyarakat mana pun. Dia mengingatkan semua pihak agar tidak coba-coba melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. 

"Jangan coba-coba melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Bahkan, semua pegawai Kejari Sidoarjo, termasuk saya sendiri," tegasnya. 

Cegah korupsi

Untuk mencegah korupsi di Kabupaten Sidoarjo, pihaknya bakal memaksimalkan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pasalnya, di tahun ini kasus korupsi di Sidoarjo semakin meningkat.

"TP4D ini nanti akan memberikan konsultasi dan pengawalan dari program hingga lelang yang dilakukan instansi sampai ke desa. Saya yakin cara ini bisa menekan angka korupsi di Sidoarjo," jelasnya. 

Budi bilang penanganan kasus korupsi di Sidoarjo selama kurun waktu 2017 mengalami peningkatan. Baik dalam jumlah kasus maupun tersangka. 

"Tahun ini ada 15 kasus yang disidik, kemudian dikembangkan menjadi 21 perkara. Setelah dilakukan penyidikan, kami lakukan penuntutan kasus sebanyak 30 perkara (17 perkara dari Kejari dan 13 perkara dari Polresta Sidoarjo)," ujar Budi.

Dari 30 perkara tersebut, lanjutnya, 18 di antaranya sudah dieksekusi. Penanganan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9 kasus penyelidikan, 19 kasus penyidikan, 20 kasus penuntutan, dan 18 eksekusi. 

Ia mengakui TP4D ini bersifat pasif. Artinya, TP4D hanya akan melakukan pendampingan ketika ada permintaan dari pihak terkait. Hingga saat ini ada sekitar 320 dari 336 desa yang ada di Sidoarjo yang sudah meminta pendampingan TP4D.  

"Dengan demikian, kami berharap tidak ada lagi makelar proyek dan kontraktor abal-abal yang biasa bermain di lelang pemerintahan," ucapnya.
(ALB)