Sumenep belum Terima Informasi TKI Terancam Hukuman Mati

Rahmatullah    •    Jumat, 23 Mar 2018 18:10 WIB
tki bermasalah
Sumenep belum Terima Informasi TKI Terancam Hukuman Mati
Ilustrasi TKI, Ant

Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum menerima informasi tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Sumenep biasanya menerima informasi TKI bermasalah dari keduataan besar.

“Hingga saat ini kami belum menerima surat resmi soal informasi tersebut,” kata Kabid Penempatan Tenga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Moh. Zaini, Jumat, 23 Maret 2018.

Kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim Setiajit mengatakan 14 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. Semua TKI, kata Setiajit, berasal dari Madura, termasuk Sumenep.

Baca: 14 TKI Asal Jatim Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Zaini menuturkan kesulitan melacak identitas TKI ilegal bermasalah di luar negeri. Beda dengan TKI legal, Zaini menyebut mudah mencari informasi tersebut. Meski begitu, Pemkab dipastikan berusaha memulangkan para pekerja yang meninggal di luar negeri

Zaini pun berharap warga tidak terbujuk rayu siapa pun untuk menjadi TKI ilegal. Dia mengatakan banyak warga Sumenep terpengaruh tekong. Oknum tak bertanggung jawab itu memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dengan iming-iming penghasilan tinggi. 

Salah satu tempat yang menjadi sasaran tekong menyelundupkan TKI ilegal adalah Malaysia. Kebanyakan yang diselundupkan dari Kepulauan Arjasa dan Kangayan. Berdasarkan penuturan para TKI ilegal saat dipulangkan ke kampung halaman, mereka menjadi buruh bangunan di Negeri Jiran tersebut.

Zaini menyebut selama tahun 2017 lalu lebih 100 TKI ilegal dideportasi dari Malaysia. Tapi angka itu diklaim sudah menurun jika dibandingkan jumlah di tahun 2015 dan 2016. Untuk menekan angka TKI ilegal, kata dia, dinas intens melakukan sosialisasi soal mudarat mencari nafkah di negeri orang dengan cara tidak prosedural.

"Kita terus lakukan sosialisasi di kantong-kantong TKI ilegal. Kita beri pembekalan kepada masyarakat agar tidak mau bujuk rayu siapa pun untuk berangkat ke luar dengan cara ilegal," ungkapnya.


(RRN)