Korban Duga Oknum Perlambat Proses Ganti Rugi Lumpur Sidoarjo

Syaikhul Hadi    •    Senin, 17 Sep 2018 16:47 WIB
semburan lumpur panas
Korban Duga Oknum Perlambat Proses Ganti Rugi Lumpur Sidoarjo
Korban semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, menunjukkan sertifikat terkait ganti rugi, Senin. 17 September 2018, Medcom.id - Hadi

Sidoarjo: Korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, menduga ada oknum yang memperlambat proses ganti rugi. Sebab beberapa warga mengaku didatangi oknum yang meminta imbalan dari ganti rugi.

Pengakuan itu disampaikan Thoyib Bahri saat mendatangi Balai Wartawan Sidoarjo, Senin, 17 September 2018. Oknum itu mengaku sebagai anggota tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

"Mereka minta fee (honor) sekitar 30 sampai 50 persen. Oknum dari BPLS dan Kelurahan desa Besuki, Kecamatan Jabon," ujar Thoyib.

Permintaan itu disampaikan secara personal. Oknum mendatangi korban dan mengatakan honor itu sebagai syarat agar warga mendapatkan ganti rugi secepatnya.

"Namun secara tegas kami tolak. Kalau ke saya sendiri diminta 30 persen," tegasnya. 

Pihaknya sudah berkirim surat ke Ombudsman pusat. Bahkan dalam waktu dekat Ombudsman berencana mengunjungi lokasi dan bertemu para korban lumpur Sidoarjo. Upaya ini akan terus dilakukan korban untuk mendapatkan ganti rugi tanahnya. 

"Harapan kami, pemerintah bisa segera menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk membayar ganti rugi kami," tandasnya. 

Thoyib menuntut ganti rugi atas tanah seluas 197 meter persegi yang terendam lumpur. Selain Thoyib, empat rekannya yang mengadu ke Balai Wartawan Sidoarjo pun menuntut hal serupa.

Lumpur panas Sidoarjo menyembur pada 29 Mei 2006. Lumpur merendam kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Humas BPLS Hengki Listria Adi mengatakan masih menunggu proses peninjauan kembali sesuai arahan Presiden RI. Setelah itu, katanya, barulah ganti rugi dicairkan.

Hingga berita ini dimuat, lanjut Adi, sebanyak 263 warga atau 20 persen korban di peta area terdampak yang belum mendapatkan ganti rugi. Mereka terdiri dari korban perorangan, pengusaha, pengelola fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

"Data yang di luar peta terdampak belum fix. Masih harus dihitung ulang untuk mengantisipasi data ganda," kata Hengki.

Namun Hengki tak menjawab soal dugaan oknum yang meminta honor dari dana ganti rugi.

Lihat video:
 


(RRN)