Buruh Tolak UMP Disarankan Berunjuk Rasa di Jakarta

Amaluddin    •    Rabu, 02 Nov 2016 08:53 WIB
upah
Buruh Tolak UMP Disarankan Berunjuk Rasa di Jakarta
Gubernur Jatim Soekarwo (tengah) didampingi Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen Sumardi dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadi, dalam satu kesempatan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sesuai peraturan. Bila menolak, Pakde Karwo menyarankan buruh berunjuk rasa ke Jakarta.

Penetapan UMP, lanjut Pakde Karwo, merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pemerintah provinsi hanya menjalankan peraturan tersebut.

"Jadi unjuk rasa di Surabaya itu salah sasaran. Harusnya unjuk rasanya ke Jakarta," kata Pakde Karwo saat menemui pengunjuk rasa di Gedung Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP berdasarkan pada upah minimum kabupaten (UMK) terendah di suatu provinsi. Di Jatim, UMK terendah yaitu Pacitan sebesar Rp1,283 juta. 

Penetapan UMP memformulasikan UMK dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan formulasi yang ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25 persen sehingga UMP.

Hari ini, Selasa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka mendesak agar Gubernur Jatim bisa menganulir atau setidaknya membatalkan peraturan Gubernur tentang UMP 2017 yang telah ditandatangani.


(RRN)