Sidoarjo Siapkan Regulasi Mempercepat Pengurusan Agraria Bebas Pungli

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 25 Oct 2016 12:52 WIB
pungutan liar
Sidoarjo Siapkan Regulasi Mempercepat Pengurusan Agraria Bebas Pungli
Ilustrasi pungutan liar, Ant

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur, berencana membuat regulasi baru terkait tarif kepengurusan sertifikat di luar subsidi Program Operasi Nasional Agraria (Prona). Regulasi tersebut untuk menekan adanya pungutan liar yang kerap meresahkan masyarakat. 

Prona merupakan program pemerintah untuk mempercepat proses kepengurusan sertifikat serta meringankan beban masyarakat yang kurang mampu untuk mengurus status kepemilikan tanah. Tahun 2017, Pemerintah Sidoarjo melalui Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo menargetkan menyelesaikan sekitar 11.500 bidang melalui subsidi Prona. 

"Warga yang mengurus sertifikat melalui Prona mendapatkan subsidi sekitar Rp. 250 hingg 500 ribu per bidang sertifikat," ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Nandang Taruna selepas Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Prona Tahun 2017 di Pendopo Sidoarjo, Senin (24/10/2016

Subsidi itu dikucurkan melalui APBN yang mana meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data yuridis, biaya pengukuran bidang, proses pembentukan panitia pemeriksaan tanah, hingga diumumkan terbitnya sertifikat. Hanya saja, pemohon akan dibebani biaya pembuatan patok, materai serta transportasi. 

"Tapi, nilainya itu tidak terlalu besar," jelasnya. 

Sementara, kenyataannya dilapangan masih saja terjadi praktek pungutan liar. Bahkan pungutan itu melebihi subsidi prona. Pungli itu biasanya dilakukan oleh oknum perangkat desa. Karena dalam kepengurusan sertifikat membutuhkan beberapa surat keterangan. Seperti, keterangan waris, keterangan tanah, dan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak sedang bersengketa. 

"Saya dimintai sekitar Rp. 750 ribu. Tapi itu bukan untuk ngurus sertifikat. Melainkan betulin surat-surat tanah yang enggak karuan (tidak bener)," ujar Salah satu warga Desa Jabon Kecamatan Krembung, Kusnadi. 

Mendapati hal itu, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berencana membuat regulasi tentang tarif normal. Regulasi itu berkaitan dengan penentuan tarif yang baku. Sehingga pelaku pungli tidak bisa bermain lagi dalam menentukan tarif siluman yang memberatkan warga. 

"Tidak boleh ada pungli. Nanti kita buat aturannya lewat peraturan yang jelas," singkat Bupati. 


(RRN)