Dua Kepala Dinas Pemrov Jatim Terseret Kasus Suap DPRD Jatim

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 07 Jun 2017 16:48 WIB
ott kpk
Dua Kepala Dinas Pemrov Jatim Terseret Kasus Suap DPRD Jatim
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jatim -- MTVN/

Metrotvnews.com, Surabaya: Kasus dugaan suap pada tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur dalam revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017 ikut menyeret dua kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim. Kepala Dinas Perkebunan Syamsul Arifien serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ardi Prasetya diduga menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochammad Basuki.

Ketika hendak dikonfirmasi, Samsul Arifien ada jadwal rapat koordinasi dengan seluruh kepala bidang Dinas Perkebunan. "Bapak (Syamsul Arifien) masih ada rapat internal, jadi belum bisa menemui," kata Rozin dan Yunan Effendi, staf pribadi Samsul Arifien, di Dinas Perkebunan Jatim, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jatim, Rabu 7 Juni 2017.

Sementara, Ardi Prasetya tidak nampak di kantornya. "Saya tidak tahu pak Kepala Dinas (Ardi Prasetya) ada di mana," kata petugas di pos jaga Dinas Perindiustrian dan Perdagangan Jatim.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang eksekutif dan legislatif di Jatim sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan korupsi suap tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jatim terhadap revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017.

(Baca: KPK Tetapkan Pejabat DPRD dan Dua Dinas Jatim jadi Tersangka)

Tiga di antaranya adalah Mochamad Basuki, Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto, dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati. Tiga lainnya adalah staf anggota DPRD Rahman Agung dan Santoso, ditambah ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Petugas mengamankan uang Rp150 juta dari Rahman yang telah berpindah tangan dari Anang. Uang senilai Rp100 juta diduga berasal dari Rohayati untuk pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3/2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produkti.

Basuki juga diduga telah menerima uang puluhan juta dari sejumlah kepala dinas Jatim, masing-masing Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp50 juta, Kepala Dinas Perkebunan Rp100 juta, dan Kepala Dinas Pertanian sebesar Rp100 juta.

(Baca: Sejumlah Dinas Provinsi Jatim Setor Rp600 Juta ke DPRD)

Bambang, Anang Rohayati dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Basuki, Rahma, dan Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 


(NIN)