GP Ansor Jombang Siap Mengikuti Langkah PBNU Dukung KPK

Nurul Hidayat    •    Rabu, 12 Jul 2017 12:11 WIB
pbnu
GP Ansor Jombang Siap Mengikuti Langkah PBNU Dukung KPK
Ketua GP Ansor Kabupaten Jombang Zulfikar Damam Ikhwanto -- istimewa

Metrotvnews.com, Jombang: Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Jombang siap mendukung langkah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang menyatakan mendukung penuh Lembaga Antirasuah. PBNU akan melanjutkan nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terjun langsung memberantas korupsi.

"Kalo ini menjadi perintah para kiai dan instruksi dari pimpinan pusat, tentu kami (GP Ansor Jombang) akan sami'na wa atho'na terhadap hal tersebut," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Jombang Zulfikar Damam Ikhwanto di Jombang, Jawa Timur, Rabu 12 Juli 2017.

Zulfikar menjelaskan, langkah tersebut diambil berdasarkan tiga hal. Pertama, dukungan terhadap KPK adalah komitmen bersama karena korupsi harus diberantas dan dibersihkan dari Negara Kesatuan Republik Indinonesia.

(Baca: NU Prihatin dengan Budaya Korupsi di Indonesia)

Kedua, KPK adalah lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk memberantas korupsi, sehingga harus didukung dan dijaga martabatnya. "Kita dukung kinerja Lembaga Antirasuah ini, kita jaga martabatny. Berikan kritik dan saran agar lembaga ini semakin amanah serta profesional dalam bekerja," imbuh Zulfikar.

Alasan ketiga, korupsi disepakati sebagai tindak kejahatan pidana. Maka, seluruh aparat hukum di negara ini wajib bersama KPK bersinergi memberantas dan menindak tegas siapa pun pelaku tindak pidana korupsi seadil-adilnya.

"Kami sebagai bagian dari warga bangsa dan negara ini, mendukung langkah KPK dalam menangani kasus korupsi ini. Bahkan, kolusi atau nepotisme (KKN). Jangan sampai merusak sendi atau syaraf dalam kehidupan bangsa dan negara tercinta ini. Kami juga yakin, ini sebagai bagian dari perwujudan hubbul wathon minal iman," pungkas Zulfikar.

(Baca: NU akan Terjun Langsung Bantu KPK Basmi Korupsi)

Sebelumnya, PBNU menyatakan siap membantu KPK dengan menerjunkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di lapangan. KPK juga akan memberi pembekalan ke barisan NU soal korupsi.

Pembekalan dilakukan agar ulama paham batasan korupsi. Terlebih, pembekalan soal gratifikasi yang batasannya sering rancu, mengingat budaya saling memberi sangat lumrah dilakukan di Indonesia.


(NIN)