Polda Jatim Siap Tampung Laporan Korban First Travel

Syaikhul Hadi    •    Selasa, 29 Aug 2017 14:42 WIB
ibadah umrah
Polda Jatim Siap Tampung Laporan Korban First Travel
Warga antre untuk mengurus pengembalian dana (refund) terkait permasalahan umrah promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Mapolda Jatim siap menerima laporan atau Pengaduan para korban perjalanan umrah PT. First Travel yang ada di Jawa Timur. Meski begitu, pihak Polda hanya bisa menampung pengaduan tersebut lantaran proses penyelidikan ditangani Mabes Polri.

"Kami siap menerima pengaduan itu. Rencananya dari cabang Malang dan Sidoarjo mau membuat laporan hari ini," ujar Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Selasa, 29 Agustus 2017.

Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait agen perjalanan umrah PT. First Travel. Kaitannya dengan proses penyelidikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri. Karena dalam kasus ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Melainkan di seluruh Nusantara.

"Kasusnya ini kan melibatkan beberapa daerah. Ada Jawa timur, Jakarta, Banten, Sumatera utara maupun Sulawesi juga ada. Polri itu kan terintergrasi. Dari polres melaporkan ke Polda, begitu juga dari Polda akan meneruskan ke Mabes Polri," singkatnya.

Hari ini, kurang lebih sekitar 9 orang yang mendaftar ke PT. First Travel Sidoarjo mendatangi Mapolres Sidoarjo. Mereka membuat laporan resmi terkait penipuan agen perjalanan umrah.

Keresahan calon jemaah umrah berawal dari adanya pembekuan hingga pencabutan ijin PT. First Travel oleh pemerintah. Dengan pencabutan ijin itu angan-angan untuk pergi ke tanah suci Mekkah semakin jauh.

Seperti yang dialami salah satu calon jemaah umrah asal Surabaya, Muhammad. Ia pernah mendatangi kantor cabang First Travel di Perumahan Pondok Mutiara Sidoarjo. Kamis, 24 Agustus 2017 lalu. Dia bermaksud menanyakan langsung kepada pihak management atas informasi itu hingga pemberangkatan dirinya ke tanah suci.

"Harusnya saya berangkat bulan Februari lalu. Tapi sampai sekarang tak kunjung berangkat. Hingga ada pencabutan ijin dari pemerintah. Lantas nasib kami bagaimana," kata Muhammad saat itu.

Pihaknya tidak mempermasalahkan kasus ini berujung proses hukum maupun pembekuan terhadap agen perjalanan umrah First Travel. Namun pihaknya berharap agar pemerintah juga memikirkan nasib ribuan jemaah yang gagal berangkat.

"Silakan jika mau diproses hukum, tapi bagaimana dengan kami. Kami tanya ke kantor cabang, katanya kewenangan untuk pemberangkatan ada dikantor pusat. Karena yang mengurusi segala administrasinya disana. Sedangkan dalam proses penyelidikan polisi, asset yang dimiliki first travel pasti akan disita. Nah, kondisi inilah yang membingungkan kami," tegasnya. 


(ALB)