Pimpinan DPRD Sumenep Belum Setor Laporan Harta Kekayaan

Rahmatullah    •    Selasa, 01 Aug 2017 12:23 WIB
dprd
Pimpinan DPRD Sumenep Belum Setor Laporan Harta Kekayaan
Gedung DPRD Sumenep -- MTVN/Rahmatullah

Metrotvnews.com, Sumenep: Pimpinan DPRD Sumenep belum ada yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, mereka sudah bertugas sebagai wakil rakyat selama setengah periode.

Sekretaris Dewan Sumenep Moh. Mulki menjelaskan, dulu penyetoran LHKPN itu memang rumit karena banyak berkas yang harus diisi. Salah satunya, harus mencantumkan nomor rekening dan bukti setoran di bank. Itu semua dilakukan secara manual.

Namun, prosedur penyerahan LHKPN kini telah dibuat lebih mudah dan bisa dilakukan secara online. "Bisa dilakukan sendiri atau minta bantuan kepada kami," jelas Mulki di Sumenep, Jawa Timur, Selasa 1 Agustus 2017.

Mulki mengaku sudah berkoordinasi intens dengan pimpinan dewan agar semua anggota segera menyerahkan LHKPN.

(Baca: Hanya 7 Anggota DRPD Sumenep Laporkan Kekayaan ke KPK)

Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi membenarkan, pengisian berkas dalam LHKPN sangat rumit. Namun, saat ini pelaporan sudah gampang.

"Dalam beberapa hari ke depan, teman-teman akan melaporkan harta kekayaannya," terang dia.

Anggota Dewan Dianggap Cacat Moral
Anggota DPRD Sumenep dianggap cacat moral lantaran banyak yang belum menyetor LHKPN ke KPK. Sebagai salah satu penyelenggara negara, mestinya anggota dewan taat aturan.

"Mereka harus jadi panutan sebagai sosok yang patuh terhadap aturan yang ada. Ketidakpatuhan ini menjadikan mereka cacat moral," kata aktivis anti-orupsi di Sumenep, Junaidi Pelor.

Junaidi menyebut, kewajiban pelaporan harta kekayaan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, termasuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Menurut Junaidi, anggota dewan sengaja tidak melaporkan harta kekayaannya. Indikasinya, hanya 14 persen saja dari 50 anggota dewan yang tidak menunaikan kewajiban itu. Padahal mereka sudah menjalani kewajiban wakil rakyat selama separuh perjalanan.
 
Meski ditargetkan KPK pelaporan harta kekayaan maksimal tahun mendatang, Junaidi berharap semua anggota dewan segera melaporkan harta kekayaannya. Karena hal itu menjadi penilaian bahwa anggota dewan sebagai penyelenggara Negara punya integritas tinggi.


(NIN)