Surat Edaran Iuran SPP di Jatim akan Berubah jadi Pergub

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, akan menaikkan status surat edaran (SE) Gubernur Jatim tentang iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK Negeri di Jatim, menjadi peraturan gubernur (Pergub) Jatim. Dengan kenaikan status ini, maka sekolah tidak bisa melakukan penambahan biaya SPP yang selama ini dibebankan kepada siswa.

"Setelah status SE itu akan kami rubah jadi Pergub, itu usulan dari DPRD Jatim beberapa waktu lalu. Tapi nantinya akan kami kaji lebih dalam lagi sebelum ditetapkan sebagai Perda, biar tidak tumpang tindih dengan kebijakan Menteri Pendidikan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, Sabtu, 18 Maret 2017.

Pada prinsipnya, kata Pakde Karwo, Pemprov telah menerapkan konsep pendidikan murah. Menurutnya, konsep tersebut telah diterapkan di negara luar seperti German, pendidikan murah dan bermutu. "Tetap ada biaya (SPP, red), tapi murah. Nah, biaya itu nanti digunakan pihak sekolah untuk membenahi alat dan perlengkapan di sekolah. Misalnya laboratorium," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Pakde Karwo, pendidikan di Jatim juga telah menerapkan konsep subsidi silang. Konsep tersebut dikenal dengan konsep Al Gore (Mantan Wapres Amerika Serikat, Albert Arnold Gore Jr, red). "Konsep yang kaya membantu yang miskin, ini konsep yang disebut Al Gore," tandasnya.

Sejumlah daerah mulai memberlakukan kebijakan baru yang memperbolehkan pihak sekolah untuk kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Namun, kebijakan ini hanya berlaku pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pemberlakuan kembali SPP ini merupakan dampak dari pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK. Sebelumnya, pengelolaan SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi.


(ALB)