Kejari Selidiki Cara Tanah Fasilitas Umum 'Disulap' Jadi Milik Pribadi

Syaikhul Hadi    •    Jumat, 21 Oct 2016 18:35 WIB
sengketa
Kejari Selidiki Cara Tanah Fasilitas Umum 'Disulap' Jadi Milik Pribadi
Salah satu tanah fasilitas umum yang jadi milik pribadi di Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Ganti rugi untuk korban semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, berbuntut pidana. Itulah dugaan yang sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Kejari menyelidiki cara Abdul Haris, Kepala Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin menjual tanah dengan memanfaatkan kucuran dana ganti rugi untuk warga korban semburan lumpur.

Haris mengetahui soal status tanah fasilitas umum (fasum) berubah menjadi aset pribadi warga. Melalui perubahan status itu, pemerintah mengalami kerugian hingga Rp3,1 miliar.

Selain Haris, kejaksaan memeriksa tiga tersangka lain. Yaitu Marsali (72), pengurus masjid; Achmad Lukman (35), Kepala Desa Gempolsari periode 1994-2001; dan Abdul Karim, mantan pegawai Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengatakan peran Lukman dan Karim amat besar dalam pencairan anggaran Rp3,1 miliar. 

"Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk mencairkan anggaran itu," kata Adi di Kantor Kejari Sidoarjo, Jumat (21/10/2016).

Menurut hasil pemeriksaan di kejaksaan, Marsali yang menandatangani perubahan status tanah. Sedianya tanah tersebut digunakan untuk fasilitas umum (fasum). Namun Marsali menandatanganinya sebagai aset pribadi.

Dokumen atas tanah itu kemudian lulus verifikasi untuk mendapatkan uang ganti rugi pada 2013. Sebab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tak akan memberikan ganti rugi pada tanah fasum.

Haris mengetahui status tanah tersebut. Namun ia meluluskan status tanah sehingga lulus verifikasi.

"Dari perubahan status tanah itulah kemudian diajukan ke BPLS untuk mendapatkan ganti rugi,"ujar Kasie Intellijen Kejari Sidoarjo, Suhartono, pada saat merilis penangkapan pelaku, Selasa (23/10/2016) lalu.

Kini keempat tersangka mendekam di sel Kejari Sidoarjo. Proses penyelidikan berlanjut.

Baca: Banyak Kades Jadi Otak Penggelapan Uang Ganti Rugi Lapindo

Abdul Karim disebut-sebut sebagai orang yang merekayasa perubahan status tanah seluas 3.134 meter persegi. Namun Karim membantah.

"Saya hanya diberi amplop berisia uang saat di rumah Achmad Lukman," ungkap Karim beberapa waktu lalu.


(RRN)