Peserta BPJS Kesehatan di Malang Baru 75 Persen

Daviq Umar Al Faruq    •    Senin, 07 Jan 2019 15:01 WIB
bpjs kesehatan
Peserta BPJS Kesehatan di Malang Baru 75 Persen
Suasana Kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang.

Malang: Jumlah penduduk di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) baru sekitar 75 persen. Peserta mulai dari penduduk di Kota Malang, Kabupaten Malang hingga Kota Batu.

"Sekitar 75 persen hingga tahun 2018," kata Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, Susanti Vita Devi, Senin 7 Januari 2019.

Jumlah kepesertaan tersebut terhitung masih kurang sekitar 20 persen. Sebab, BPJS Kesehatan Pusat menargetkan persentase peserta JKN-KIS minimal telah mencakup universal health coverage (UHC) sebanyak 95 persen dari total penduduk Indonesia.

Susanti mengaku tiga wilayah Malang itu sepakat bahwa UHC yang ditentukan sama seperti target nasional. Yakni 95 persen dari total penduduk. 

"Karena kan data kependudukan ini bergerak ya, ada yang lahir ada yang meninggal. Jadi tiga wilayah ini sepakat bahwa UHC di Malang Raya itu 95 persen dari total persen," tambahnya. 

Sementara itu, Susanti menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai target UHC tersebut. Salah satunya yakni kesadaran masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"BPJS di Indonesia baru 5 tahun dan ini sudah pencapaian yang bagus. Sebab di negara lain butuh 15 tahun untuk mencapai UHC," ungkapnya.

Disisi lain, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang pun kini tengah menagih tunggakan premi yang belum dibayarkan peserta. Sebab jumlahnya cukup banyak yakni sekitar Rp 1 triliun. 

"Cukup banyak tunggakannya. Tetap kita tagih, setiap pegawai kita wajibkan untuk menagih," ujarnya. 

Sementara itu, terkait pembayaran setiap bulannya, BPJS membayar klaim rata-rata sebesar Rp120 miliar. Klaim tersebut dibayarkan untuk seluruh Rumah Sakit dan Klinik Utama yang bekerja sama dengan BPJS.

Disisi lain, Susanti menampik adanya Rumah Skit dan Klinik Utama yang terancam terhenti dalam melayani pelayanan BPJS Kesehatan. Bahkan, pada 2018 lalu, pihaknya justru menambah perjanjian kerjasama dengan RS baru.

"2018 kita nambah empat. Tiga rumah sakit, satu klinik utama," pungkasnya.



(ALB)