Presiden Tak Izinkan Mensos Libur Salurkan Bantuan

Syaikhul Hadi    •    Minggu, 04 Mar 2018 11:02 WIB
bantuan
Presiden Tak Izinkan Mensos Libur Salurkan Bantuan
Menteri Sosial Idrus Marham (kiri). Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi

Sidoarjo: Menteri Sosial RI Idrus Marham berkunjung ke empat kabupaten di Jawa Timur selama dua hari ini. Kedatangannya di hari libur hanya untuk memastikan bantuan sosial sudah disalurkan dan diterima oleh rakyat.

Presiden Joko Widodo menginstrusikan Menteri Sosial dan seluruh pejabat tidak berhenti melayani kepentingan masyarakat, meski hari libur. "Presiden memberikan arahan kepada seluruh pejabat di Republik ini kalau kita ngurusi rakyat tidak ada alasan hari libur," kata Idrus menirukan pesan Presiden Jokowi, di hadapan 1000 penerima bansos Kabupaten Sidoarjo, Sabtu, 3 Maret 2018.

Sebelum diberi arahan, pihaknya sempat ditanya oleh presiden terkait penyaluran bansos di Jawa Timur. Presiden meminta agar program prioritas nasional, khususnya tugas Kementerian Sosial, dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.

Idrus menyebut ada lima tugas yang diberikan presiden. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima. Kedua, memastikan bansos yang diterima sesuai dengan yang ada dalam program.

Misalnya bansos Program Keluarha Harapan (PKH) besarnya Rp1,8 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun dan dicairkan empat kali dalam setahun. Kemudian Beras Sejahtera yang diberikan 10 kilogram per bulan.

"Harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” terangnya.

Ketiga, Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai ketentuan. Keempat, mencabut hak penerimaan bansos bila ditemukan penggunaan uang yang tak sesuai ketentuan.

Terakhir, memastikan seluruh anak bangsa yang tidak mampu mendapat bantuan sosial. Presiden, kata Idru, ingin generasi penerus bangsa sehat dan cerdas. Dengan demikian beragam inovasi dan karya bermanfaat bagi negeri bisa mereka ciptakaan di masa depan.

Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyebut alokasi bantuan sosial PKH tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp7,1 triliun. Di antaranya, Rp3,4 triliun terdiri dari bansos PKH reguler untuk 1,7 juta keluarga, PKH Disabilitas untuk 10.833 jiwa, dan PKH Lansia untuk 38.896 jiwa.

"Sedangkan Rp3,7 Trilliun untuk Bantuan Pangan Nontunai dan Beras Sejahtera untuk 2,3 juta keluarga," singkat Harry.


(SUR)