Kasus Suap Massal APBD Malang

Soekarwo Khawatir Psikologis Pejabat Malang Terganggu

Daviq Umar Al Faruq    •    Sabtu, 24 Mar 2018 02:07 WIB
Korupsi APBD-P Malang
Soekarwo Khawatir Psikologis Pejabat Malang Terganggu
Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Malang: Penetapan 19 tersangka baru dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa mengganggu kondisi psikologis para pejabat pemerintah. Roda pemerintahan di Kota Malang dinilai bisa terganggu.

"Yang menjadi problem utama adalah masalah psikologis dan traumatisnya," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menghadiri peringatan HUT Ke-85 BPK 45 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat, 23 Maret 2018.

Oleh karena itu, kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, pejabat sementara wali kota harus bisa mendorong jajarannya agar tidak trauma dengan pelayanan publik. Fungsi pemerintahan pada pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun adanya kasus tersebut.

Sebab sesuai undang-undang yang berlaku, salah satu faktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pelayanan publik. Proses hukum menurutnya tak perlu dipikirkan dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Eksekutif tidak boleh ikut campur di bidang hukum. Demokrasi harus berbanding lurus dengan hukum. Itu yang harus kita sadari," beber gubernur berusia 67 tahun itu.

Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Malang sebagai Tersangka Suap

Sebelumnya, Soekarwo mengaku telah mengadakan pertemuan dengan KPK untuk membicarakan tentang permasalahan pungli (pungutan liar), pemerasan dan suap dalam sistem pemerintahan. Dia mengaku permasalahan tersebut menyangkut integritas dan tidak bisa diteknologikan.

"Demokrasi ya kayak begini. Kalau enggak bener ya pasti kena, itu sudah biasa. Jadi, ya harus bener. Saya tekankan kepada pjs agar mulai persiapan. Jangan sampai pelayanan publik sangat terlalu hati hati dan rem nya terlalu kenceng," tegas politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Soekarwo menambahkan bahwa kondisi ini tidak akan mempengaruhi penetapan APBD Kota Malang 2018. Sebab, pihaknya telah menugaskan Wahid Wahyudi untuk menjadi Pjs Wali Kota Malang.

Baca: Peran 19 Tersangka Baru Kasus APBD-P Kota Malang

"Bila tetap macet bisa menggunakan APBD sebelumnya. Anggaran belanja tetap yang harus digunakan. Tetapi tidak boleh masuk di belanja pembangunan. Semua yang menyangkut tatanan akan kami layani dengan cepat," ujarnya.

Untuk diketahui, pada penetapan 19 tersangka baru yang dilakukan oleh KPK tersebut terdapat dua Calon Wali Kota Malang 2018, yakni Moch Anton dan Ya'qud Ananda Gudban. Menanggapi kondisi itu, Soekarwo menyatakan tidak akan mempengaruhi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.

"Semua Pilkada menurut KPU (Komisi Pemilihan Umum) jalan terus karena sudah diatur per pasal. Sebelum ada inkrah tetap ikut dalam tanda petik," tutupnya.

Baca: Ketua DPRD Malang Didakwa Terima Rp950 Juta

KPK belum lama ini menetapkan 19 tersangka korupsi massal  suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Ke-19 orang itu adalah, Wali Kota Malang Mohammad Anton (MA) beserta 18 jajaran DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Mereka adalah Wiwiek Hendra Suprapto (WHA) dan HM. Zainudin (MZN), sebagai wakil ketua DPRD Kota Malang 2014-2019.

Sedangkan 16 sisanya merupakan anggota DPRD yakni Sahrawi (SAH), Salamet (SAL), Suprapto (SPT), Mohan Katelu (MKU), Sulik Lestyawati (SL), Abdil Hakim (ABH), Bambang Sumarto (BS), Imam Fauzi (IF), Syaiful Rusdi (SR), Tri Yudiani (TY), Heri Pudji Utami (HPU), Hery Subianto (HS), Ya'qud Ananda Budban (YAB), Rahayu Sugiarti (RS), H. Abd Rachman (ABR) dan Sukarno (SKO).

Untuk diketahui, tersangka kasus suap terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Wali Kota Malang Mohammad Anton (MA) dijerat oleh pasal 5 ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Untuk 18 tersangka lainnya yang merupakan anggota DPRD Kota Malang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.


(DMR)