Buka Pendaftaran, PPP Jatim Wajibkan Mahar Lebih Kecil dari PDIP

Amaluddin    •    Rabu, 23 Aug 2017 19:22 WIB
pilkada 2018
Buka Pendaftaran, PPP Jatim Wajibkan Mahar Lebih Kecil dari PDIP
Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer (kemeja putih), saat konfrensi pers di Kantor DPW PPP Jatim, MTVN - Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pendaftaran pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jatim mulai Rabu 23 Agustus 2017. Pendaftaran berakhir pada 31 Agustus 2017.

Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer, mengatakan dibukanya pendaftaran ini guna menjaring cagub/cawagub untuk Pilgub Jatim. Selain itu, langkah tersebut diambil untuk menepis isu bahwa PPP sudah condong mendukung salah satu calon. 

"Terlebih, PPP baru membuka pendaftaran Bacagub dan Bacawagub. Jadi tidak benar jika PPP sudah condong ke calon tertentu. Siapa saja warga Jatim yang mau mendaftar silahkan daftar ke DPW PPP Jatim," kata Musyaffak, saat konfrensi pers di Kantor DPW PPP Jatim, Jalan Kendangsari, Surabaya, Rabu, 23 Agustus 2017.

Bagi tokoh atau kandidat yang ingin daftar cagub/cawagub melalui PPP, mereka wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp35 juta. Angka ini relatif kecil jika dibanding dua partai politik (parpol) lain, yakni PDIP Rp100 juta dan Partai Golkar menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp50 juta. 

"Jadi murah meriah. Biaya pendaftaran ini sudah dibahas dalam rapat DPW," katanya.

Kata Musyaffak, mahar ini sengaja diwajibkan bagi setiap calon, sebagai bentuk dari keseriusan maju sebagai bacagub dan bacawagub. Mahar itu dipakai untuk kesekretariatan, survei dan biaya Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil).

"Digratiskan bisa juga. Tapi, untuk melihat keseriusan dan tidak serius calon akan susah kalau digratiskan. Itu aturan internal. Ingat yang daftar bukan sembarang orang. Mereka adalah orang pilihan," ujarnya.

Sesuai mekanisne partai, lanjutnya, usai pendaftaran ditutup 31 Agustus, PPP akan menggelar Rapimwil awal September. Semua bacagub yang mendaftar akan dihadirkan untuk menyampaikan visi misi dihadapan peserta rapimwil.

Hasil dari rapimwil akan dilaporkan ke DPP, baik bakal calon gubernur, bupati dan walikota. "Ini sesuai SK DPP Nomor 1198/kpts/dpp/vi/2017 tentanh petunjuk pelaksanaan pencalonan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata pria yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim itu.


(RRN)