Wakil Bupati Sidoarjo Akui Program Kesejahteraan tak Tepat Sasaran

Syaikhul Hadi    •    Kamis, 22 Sep 2016 18:55 WIB
kemiskinan
Wakil Bupati Sidoarjo Akui Program Kesejahteraan tak Tepat Sasaran
Wakil Bupati Sidoarjo saat membuka Bimtek Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Aula Dinsosnaker Sidoarjo, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin masih menjumpai program kesejahteraan sosial tak tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak kasus keluarga miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial. Salah satunya program bantuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. 

Hal itu disampaikan saat Nur Achmad Syaifuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Aula Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

"Masih ada keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program bantuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat," ujar Nur Achmad. Kamis (22/9/2016). 

Dia menilai program yang sudah direalisasikan pemerintah belum tepat sasaran. Terbukti, hingga saat ini data kemiskinan dari berbagai instansi yang menangani permasalahan kemiskinan tak sinkron. 

"Data kemiskinan itu berserakan dimana-mana, di dinas itu ada, di dinas ini juga ada,”keluhnya. 

Selain itu, kurang optimalnya pelayanan dan penanganan masalah-masalah sosial juga menjadi hal yang utama. Salah satu penyebabnya adalah kurang terpadunya program pengentasan kemiskinan dari berbagai instansi. 

"Kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja, harus bekerjasama. Makanya, dibutuhkan sinergitas program antar instansi maupun dengan pihak swasta untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tegasnya. 

Pihaknya menyebutkan, bahwa program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang digagas Menteri Sosial RI, tak lain untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat miskin. Sehingga pelayanan dasar yang baik terhadap kelompok masyarakat miskin dapat terus ditingkatkan. 

"Misalkan, pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, Sanitasi maupun pangan dan gizi. Dengan begitu akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin," jelasnya. 

Pihaknya berharap, data kemiskinan dari berbagai instansi dapat menyatu. Sehingga permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.


(RRN)