Pesan Soekarwo Untuk Empat Pjs Kepala Daerah

Amaluddin    •    Rabu, 14 Feb 2018 17:15 WIB
pilkada serentakpilgub jatim 2018
Pesan Soekarwo Untuk Empat Pjs Kepala Daerah
Gubernur Jatim Soekarwo. (Medcom.id/Amal).

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik empat penjabat sementara (Pjs) bupati/wali kota untuk empat daerah di Jatim. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menyampaikan tiga pesan penting harus dilakukan Pjs saat menjabat.

"Ada tiga tugas utama yang harus dijalankan oleh Pjs. Pertama, memastikan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, usai melantik keempat Pjs di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 14 Februari 2018.

Pakde Karwo menegaskan, Pjs harus bisa menjalankan fungsi 31 urusan pemerintahan di kabupaten/kota. Pjs juga memiliki tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama kewenangannya dengan bupati/wali kota. Karena itu, kata dia, semua roda pemerintahan harus berjalan sebagaimana ketika dipimpin kepala daerah definitif sebelumnya.


“Artinya SKPD tetap jalan, masyarakat tidak perlu ragu-ragu. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, pembangunan tetap berjalan, dan fungsi sosial juga harus tetap berjalan,” ujarnya.

Baca: Soekarwo Lantik Empat Pjs Kepala Daerah di Jatim

Poin penting kedua, lanjut Pakde Karwo, Pjs harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Pjs perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpunan Daerah (Forkopimda) setempat.

"Jangan sampai masyarakat resah. Pjs harus sering-sering koordinasi, komunikasi dengan Forkopimda setempat. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik, asalkan komunikasi berjalan baik,” katanya.

Ketiga, Pjs harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Selain itu juga dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada.

“Yang paling penting adalah netralitas. Karena Pjs harus bisa berdiri di atas kepentingan semua pasangan calon dan menjaga agar jangan sampai birokrasi terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.

Jika ada ASN/PNS terbukti tidak netral, kata Pakde Karwo, Pjs harus memberikan sanksi tegas atas pelanggaran netralitas di kabupaten/kota masing-masing. "Sanksi itu mulai dari teguran lisan, tertulis satu, tertulis dua hingga pemberhentian atau dicopot," kata Pakde Karwo.

Ada empat daerah yang digantikan oleh Pjs dari lingkungan Pemprov Jatim. Yaitu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo digantikan Pjs Jarianto (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim). Bupati Jombang Nyono Suharli digantikan oleh Setiadjit (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim). 

Kemudian Wali Kota Malang Mochamad Anton digantikan oleh Wahid Wahyudi (Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim), kemudian Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar digantikan Djumadi (Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Jatim).



(ALB)